DENPASAR, MENITINI.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penguatan integritas aparatur sipil negara (ASN) dimulai dari lingkungan keluarga. Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
Kegiatan bertema “Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi” itu berlangsung di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (16/9/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Gubernur Bali Wayan Koster.
Ibnu mengatakan, budaya integritas tidak cukup dibangun di lingkungan kerja. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi seseorang dalam membentuk karakter, kebiasaan, serta belajar mengambil keputusan secara bertanggung jawab.
“Integritas tidak cukup hanya dibangun di lingkungan kerja. Nilai-nilai antikorupsi perlu tumbuh dan dipraktikkan mulai dari keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan pertama tempat seseorang belajar tentang kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian,” ujar Ibnu.
Menurut Ibnu, keluarga juga dapat menjadi ruang untuk saling mengingatkan agar setiap keputusan tetap berada dalam koridor integritas. Perilaku berintegritas, kata dia, bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga kebiasaan yang dibangun dalam kehidupan sehari-hari.
“Ketika suami dan istri saling terbuka, saling mengingatkan, dan membangun kebiasaan hidup yang sederhana serta bertanggung jawab, nilai integritas akan lebih mudah menjadi bagian dari keseharian,” katanya.
Koster: Keluarga Harus Saling Mengingatkan
Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungannya terhadap penguatan integritas berbasis keluarga. Menurutnya, keluarga menjadi salah satu lingkungan penting dalam menjaga dan memperkuat integritas seseorang.
Koster menekankan pentingnya suami dan istri saling mengingatkan, termasuk dalam mengelola keinginan dan gaya hidup agar tetap sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga.
“Sering kali hal-hal yang kurang baik, kurang sehat, muncul karena tekanan-tekanan dalam kehidupan,” ujar Koster.
Ia mengatakan, ketidakseimbangan antara keinginan rumah tangga dan kemampuan ekonomi dapat menimbulkan tekanan apabila tidak disikapi dengan komunikasi dan saling pengertian. Karena itu, pasangan suami istri perlu membangun keterbukaan agar tidak mengambil jalan yang melanggar aturan.
Selain penguatan dari keluarga, Koster menilai pembangunan integritas individu harus berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola pemerintahan. Sistem pemerintahan yang baik, menurutnya, tetap membutuhkan individu yang memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Pendekatan berbasis keluarga tersebut sebelumnya juga dilakukan KPK melalui kegiatan Keluarga Berintegritas di Bali. Dalam kegiatan serupa di Kabupaten Badung pada 2024, KPK mendorong keluarga ASN membangun keterbukaan dan kejujuran sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku berintegritas.
KPK memandang keluarga sebagai salah satu ruang strategis untuk membangun budaya integritas. Nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, keterbukaan, hingga pola hidup sederhana dapat diterapkan melalui berbagai keputusan sehari-hari di lingkungan keluarga.
Melalui Bimtek tersebut, KPK mengajak ASN dan keluarganya tidak hanya memahami nilai-nilai antikorupsi, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan integritas dari rumah diharapkan turut mendukung terciptanya lingkungan kerja dan pelayanan publik yang berintegritas. *
- Editor: Daton