Jaga Target Pariwisata 2026 di Tengah Tekanan Global, Ini Strategi Kemenpar

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan rencana kerja Kementerian Pariwisata tahun 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (1/4/2026).
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan rencana kerja Kementerian Pariwisata tahun 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (1/4/2026). Foto: Biro Komuikasi Kemenpar)

JAKARTA,MENITINI.COM –  Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga target sektor pariwisata 2026 tetap tercapai di tengah tekanan global yang kian dinamis. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (1/4/2026).

Dalam paparannya, Widiyanti menegaskan bahwa arah kebijakan pariwisata 2026 difokuskan pada penguatan pariwisata berkualitas yang aman, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat.

Salah satu prioritas utama adalah peningkatan aspek keselamatan wisata. Pemerintah akan memperluas pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi bagi pemandu wisata, menyusun pedoman keselamatan destinasi, serta melakukan pemetaan kawasan wisata rawan bencana.

Selain itu, pengembangan desa wisata juga terus diperkuat. Kemenpar menargetkan penguatan lebih dari 6.200 desa wisata melalui pendampingan masyarakat, sertifikasi, serta pengembangan jejaring ekonomi lokal berbasis pariwisata.

Di sisi produk, pemerintah melanjutkan program unggulan seperti Wonderful Indonesia Gastronomi, Wonderful Indonesia Wellness, Event by Indonesia, serta percepatan digitalisasi melalui program Tourism 5.0 yang telah berjalan sejak 2025.

Tekanan Global Bayangi Kinerja Pariwisata

Di tengah penguatan program tersebut, sektor pariwisata nasional menghadapi tekanan dari dinamika global. Konflik di Timur Tengah, misalnya, berdampak langsung pada konektivitas penerbangan internasional.

Penutupan wilayah udara Iran pada 28 Februari hingga 28 Maret 2026 mengganggu penerbangan dari enam hub utama dunia—Abu Dhabi, Doha, Dubai, Jeddah, Madinah, dan Muscat. Dampaknya, sekitar 770 penerbangan menuju Jakarta, Bali, dan Medan dibatalkan.

BACA JUGA:  Indonesia Promosikan “Go Beyond Ordinary” di NATAS Travel Fair 2026 Singapura

Kondisi ini diperkirakan menyebabkan potensi kehilangan sekitar 60 ribu kunjungan wisatawan mancanegara, dengan potensi devisa yang tidak terealisasi mencapai Rp2,04 triliun.

Selain itu, lonjakan harga energi global turut menambah tekanan. Harga minyak mentah dunia tercatat naik lebih dari 50 persen dalam sebulan terakhir, memicu kenaikan biaya transportasi akibat penerapan fuel surcharge oleh maskapai internasional.

“Dinamika geopolitik global tentu memberikan tekanan terhadap sektor pariwisata. Namun kami terus melakukan langkah mitigasi agar target kinerja tetap terjaga,” ujar Widiyanti.

Strategi Mitigasi dan Diversifikasi Pasar

Untuk menjaga target kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 16–17,6 juta pada 2026, Kemenpar menyiapkan sejumlah strategi mitigasi.

Langkah tersebut meliputi pergeseran fokus pasar (pivot market) ke kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan pasar medium-haul. Selain itu, pemerintah memperkuat kampanye digital internasional serta mengoptimalkan kerja sama dengan maskapai yang memiliki rute langsung ke Eropa dan Amerika.

Kemenpar juga mendorong penyelenggaraan event lintas batas di wilayah perbatasan serta memperkuat promosi wisata nusantara guna menjaga tingkat hunian destinasi di dalam negeri.

“Di tengah tekanan global, kita harus lebih adaptif. Diversifikasi pasar dan penguatan wisata nusantara menjadi kunci menjaga pergerakan sektor ini,” tegasnya.

BACA JUGA:  Kebun Raya Bali Diserbu Wisatawan Lebaran 2026, Wamenpar Pastikan Kesiapan dan Keamanan

Dorongan Kebijakan dan Dukungan DPR

Widiyanti menekankan bahwa pencapaian target pariwisata membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga. Sejumlah langkah strategis yang didorong antara lain pemberian insentif penerbangan, kebijakan bebas visa kunjungan, penambahan kapasitas kursi penerbangan, serta penguatan anggaran promosi.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh P Daulay mengapresiasi langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah. Namun, ia menekankan pentingnya penguatan konektivitas dan pergerakan wisatawan nusantara di tengah ketidakpastian global.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, meminta pemerintah mengantisipasi perubahan perilaku wisatawan akibat pergeseran pasar. Ia juga mendorong percepatan kebijakan bebas visa, khususnya bagi wisatawan asal Tiongkok dan Australia.

“Jangan ada ego sektoral. Kami mendukung pemerintah untuk segera menerapkan bebas visa bagi wisatawan potensial,” ujarnya.

Kemenpar optimistis, dengan strategi adaptif dan dukungan lintas sektor, target pariwisata 2026 tetap dapat terjaga dan terus menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional. (M-011)

  • Editor: Daton
Iklan

BERITA TERKINI

TEKNO

OLAHRAGA

PERISTIWA

NASIONAL

DAERAH

HUKUM

POLITIK

LINGKUNGAN

Di Balik Foto

BERITA TERKINI

Indeks>>

Scroll to Top