DENPASAR,MENITINI.COM-Langkah Kementerian Sosial yang mengusulkan 40 tokoh untuk menerima gelar Pahlawan Nasional, termasuk Presiden RI ke-2 Soeharto, menuai beragam tanggapan. Dari kalangan Partai Golkar, usulan itu disambut positif.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menilai perdebatan mengenai pemberian gelar tersebut merupakan hal wajar dan bahkan menunjukkan sehatnya demokrasi di Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan tidak seharusnya menghapus fakta sejarah tentang jasa besar Soeharto.
“Perdebatan soal pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto tentu wajar. Setiap tokoh besar pasti memiliki sisi yang menuai pro dan kontra. Namun, perbedaan pandangan itu tidak bisa menghapus kenyataan bahwa Pak Harto memiliki jasa besar bagi bangsa ini,” ujar Sarmuji seperti dikutp dari Antara, Selasa (22/10).
Sarmuji yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI mengingatkan, generasi muda kini mungkin sulit membayangkan betapa beratnya kondisi ekonomi Indonesia sebelum era kepemimpinan Soeharto.
“Dari cerita orang tua kami dan catatan sejarah, rakyat dulu kesulitan memperoleh pangan. Tapi di bawah Pak Harto, situasi berubah cepat. Indonesia bahkan sempat mencapai swasembada pangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kepemimpinan Soeharto membawa perubahan besar dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan. Karena itu, Golkar sejak lama menilai Soeharto layak mendapat gelar Pahlawan Nasional.
“Partai Golkar melalui Munaslub di Bali tahun 2016 sudah merekomendasikan Pak Harto untuk mendapat gelar pahlawan. Kami berharap langkah Kemensos kali ini bisa meneruskan semangat itu,” kata Sarmuji.
Menurutnya, pengakuan negara terhadap jasa Soeharto bukan semata bentuk penghormatan, tetapi juga pelajaran penting bagi generasi penerus tentang arti kepemimpinan yang bekerja nyata.
“Bangsa besar adalah bangsa yang menghargai para pemimpinnya dan mereka yang mengubah arah sejarah,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf telah menyerahkan daftar 40 tokoh calon Pahlawan Nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Fadli Zon.
Beberapa nama yang menarik perhatian publik antara lain Soeharto, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), aktivis buruh Marsinah, tokoh agama Syaikhona Kholil dari Madura, KH Bisri Syansuri, KH Yusuf Hasyim, serta dua jenderal purnawirawan, M. Jusuf dan Ali Sadikin.
Nama-nama itu diusulkan oleh masyarakat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) sebelum dikaji lebih lanjut oleh tim pusat di Kementerian Sosial, lalu diserahkan ke Dewan Gelar untuk penilaian akhir.*
- Editor: Daton
