“Setiap rupiah dan setiap aset daerah yang disertakan harus benar-benar dijaga nilainya melalui tata kelola dan pengawasan yang kuat,” tegas Agung Bagus Tri Candra Arka dalam rapat tersebut.
Fraksi Golkar juga mendorong Pemprov Bali agar penambahan modal disertai indikator kinerja yang jelas dan terukur. Evaluasi berkala oleh pemegang saham serta peningkatan profesionalisme manajemen BPD Bali dinilai menjadi syarat mutlak agar investasi publik tersebut memberikan dampak optimal bagi masyarakat.
Di sisi lain, Fraksi Golkar mengapresiasi peran BPD Bali yang selama ini konsisten mendukung pembangunan ekonomi daerah. DPRD bahkan membuka ruang agar bank daerah tersebut dapat menerapkan kebijakan yang meringankan biaya dana bagi sektor usaha dengan efek berganda tinggi, sehingga manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih luas.
Pada akhir pandangannya, Fraksi Golkar menegaskan bahwa BPD Bali harus tetap menjadi bank milik seluruh masyarakat Bali, dengan manfaat pembangunan yang merata di seluruh kabupaten dan kota.
“Penambahan penyertaan modal daerah adalah kebijakan strategis yang harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan akuntabilitas. Ini adalah investasi publik, bukan sekadar upaya mempertahankan komposisi saham,” pungkasnya.*
- Editor: Daton
