JAKARTA,MENITINI.COM – Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, mengingatkan pemerintah agar segera mengambil langkah efektif menyusul munculnya varian baru COVID-19 BA.3.2 atau yang dikenal sebagai “Cicada”. Varian ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penyebaran yang lebih luas serta kemungkinan gejala yang lebih berat. Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tidak panik.
“Kemunculan varian baru ini tidak boleh disikapi dengan kepanikan, tetapi menjadi pengingat bahwa sistem kesehatan nasional harus tetap siaga dan adaptif, meskipun kita telah memasuki fase pascapandemi,” ujar Nurhadi di Jakarta, Rabu (8/4/2026) dikutip dari Parlementaria.
Secara global, varian Cicada saat ini masuk dalam kategori variant under monitoring dan diketahui memiliki jumlah mutasi tinggi pada protein spike. Varian ini telah ditemukan di sedikitnya 25 negara dan dilaporkan banyak menyerang kelompok anak.
Sejumlah laporan internasional juga menyebutkan bahwa varian ini berpotensi meningkatkan risiko reinfeksi. Namun, hingga kini belum terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa tingkat keparahannya lebih tinggi dibandingkan subvarian Omicron.
Kerentanan pada anak dinilai lebih tinggi karena sebagian belum mendapatkan vaksinasi COVID-19, sehingga belum memiliki kekebalan terhadap virus. Meski begitu, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa Indonesia hingga saat ini belum mencatat adanya kasus varian Cicada.
Nurhadi menilai kondisi tersebut memang memberi sedikit ruang tenang, namun tetap harus diwaspadai. “Dinamika global menunjukkan penyebaran virus masih sulit diprediksi, terlebih di tengah meningkatnya mobilitas internasional,” katanya.
Menurutnya, fokus utama bukan hanya pada apakah varian ini telah masuk ke Indonesia, tetapi pada kesiapan sistem dalam melakukan deteksi dini. Ia menekankan pentingnya kapasitas untuk membaca perubahan sejak awal.
Belajar dari pengalaman pandemi sebelumnya, Nurhadi mengingatkan bahwa jeda antara deteksi global dan masuknya varian ke suatu negara sering kali sangat singkat, sementara respons kebijakan kerap terlambat.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah memperkuat genomic surveillance secara merata, tidak hanya di kota-kota besar. Ia menilai kualitas sistem deteksi sangat ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan data dalam mendukung pengambilan kebijakan.
Dalam situasi seperti ini, kesiapsiagaan dinilai jauh lebih penting dibandingkan respons yang bersifat reaktif setelah kasus meningkat. Selain itu, komunikasi publik juga harus dijaga agar tetap jelas, tidak menimbulkan kepanikan namun juga tidak meremehkan risiko.
Nurhadi juga mengingatkan pentingnya disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol dasar, seperti penggunaan masker saat sakit atau berada di ruang padat, perlindungan kelompok rentan, serta kepatuhan terhadap vaksinasi penguat bagi kelompok berisiko.
Lebih lanjut, ia menilai pemerintah perlu menyiapkan skenario lintas sektor sejak dini guna mengantisipasi dampak yang lebih luas. Hal ini mencakup perlindungan pekerja harian, keberlanjutan UMKM, serta kesiapan bantuan sosial sebagai bagian dari strategi mitigasi.
“Pada akhirnya, kekuatan sistem kesehatan tidak hanya diukur dari kemampuan merespons krisis besar, tetapi dari kecepatan membaca sinyal kecil sebelum menjadi ancaman besar,” tegasnya.
Ia pun menutup dengan menekankan bahwa pengalaman pandemi sebelumnya harus menjadi pelajaran utama dalam menghadapi potensi ancaman baru di masa mendatang.
