JAKARTA, MENITINI.COM Ketua Banggar DPR Said Abdullah yang juga Politisi Senior PDI Perjuangan ini mengatakan dukungan politik anggaran terhadap upaya menuntaskan covid-19 ini sangat besar.
“Saya merekomendasikan test Covid19 dinaikkan menjadi 100.000 per 1 juta penduduk dan secara konsisten naik jumlah tesnya. Manajemen tracing juga digencarkan, dengan memobilisasi seluruh sumber daya, termasuk memastikan pengawasan isolasi pasien Covid19 terutama yang OTG berjalan dengan baik,” kata Said Abullah.
Ia menambahkan, pada tahun 2020 DPR RI telah memberikan persetujuan dan dukungan Anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 sebesar Rp. 695 triliun.
“Untuk menyediakan Anggara sebesar ini, DPR menyetujui pula pelebaran defisit APBN yang semula dibatasi maksimal 3 persen PDB menjadi lebih dari 3 persen PDB,” ujarnya
Hal ini tertuang dalam Undang Undang No 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Atas dasar Undang Undang tersebut, APBN 2020 defisit menjadi 6,3 persen, meskipun realisasinya mencapai 6,09 persen.
Kebijakan ini tambah Said harus dibayar mahal dengan menambah porsi utang.Sebab dalam situasi ekonomi terkontraksi bahkan resesi tidak memungkinkan untuk mengandalkan penerimaan perpajakan seperti saat sebelum pandemi.
Untuk menopang Program PEN 2020 DPR menyetujui kebijakan untuk menaikkan utang pemerintah.
Bila tahun 2019 total utang pemerintah sebesar Rp. 4.778,6 triliun (29,8% dari PDB), total utang pada tahun 2020 naik menjadi Rp. 5.877,1 triliun (37,8 % PDB).
“Semua ini kita tempuh agar pemerintah memiliki kecukupan amunisi untuk menjalankan PEN 2020, khususnya penanganan dan pengendalian Covid19. Sebab keberhasilan penanganan Covid19 menjadi pijakan penting memastikan keselamatan dan kesehatan rakyat,” ujarnya.all/poll
