Banyak Kejanggalan, Pengacara Jerinx Minta Majelis Hakim Batalkan Dakwaan Jaksa

Ratusan massa militan pendukung Jerinx menggelar aksi di PN Denpasar saat sidang secara dari Selasa kemarin

DENPASAR, MENITINI.COM – Sidang dengan terdakwa I Gede Ari Astina alias Jerinx di PN Denpasar, Selasa (29/9) masih diwarnai aksi unjuk rasa para pendukung Jerinx  di depan Pengadilan Negeri (PN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar di Jalan PB Sudirman, Denpasar.

Dalam sidang yang berlangsung sekitar 1,5 jam secara daring, tim kuasa hukum yang dimotori Sugeng Teguh Santoso dalam eksepsinya menyatakan ada  berbagai kejanggalan dalam kasus yang menyeret terdakwa berusia 43 tahun ini.

Menurut penasihat hukum, kejanggalan dimulai saat penyidikan di Polda Bali sampai dakwaan yang disusun oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU),  Otong Hendra Rahayu, dkk.  

Dalam persidangan dengan majelis hakim yang diketuai, Ida Ayu Adnya Dewi, tim penasihat hukum membeber latar belakang dan kronologis aktivitas terdakwa terkait tata kelola Covid-19 hingga akhirnya diseret ke pengadilan. Katanya, sudah bukan rahasia lagi pemerintah terlihat gagap menangani Covid-19.

Mulai dari pernyataan pejabat di awal-awal wabah yang kesannya meremehkan Covid-19 sampai dengan kebijakan yang kerap tidak jelas dan berubah-ubah, sehingga membingungkan masyarakat. “Terdakwa dikenal lantang bersuara kritis atas kebijakan pemerintah dalam tata kelola covid,” jelas Sugeng.

Salah satu hal yang dikritik keras oleh terdakwa adalah terkait dengan kebijakan paksa tes cepat (rapid test) yang digunakan sebagai syarat administrasi. “Itulah sebab terdakwa terus bertanya, baik menggunakan media sosial maupun dengan turun ke jalan sebagai hak konstitusionalnya,” lanjut penasihat hukum.

Dari awal kebijakan tes cepat oleh pemerintah dengan berbagai dalih telah banyak ditolak akademisi hingga organisasi profesi kesehatan. Pada pokoknya tes cepat tidak tepat digunakan sebagai alat untuk pendekteksi virus karena sesungguhnya tes cepat hanya mengecek antibodi.

Terdakwa memperhatikan beberapa berita yang menyatakan bahwa ada beberapa ibu hamil yang kesulitan melakukan persalinan karena harus memenuhi prosedur tes cepat.

Situasi yang selanjutnya diberitakan akhirnya ada ibu bersalin di depan rumah sakit bahkan ada bayi yang meninggal karena prosedur tes covid 19. Keadaan ini membuat terdakwa bertanya, apakah rapid test tidak bisa dilakukan belakangan dan tindakan medis untuk persalinan yang diprioritaskan? Pertanyaan inilah yang mengemuka dalam postingannya di Instagram pada 13 Juni 2020.

BACA JUGA:  Menakutkan! Bahaya Adopsi Spirit Doll, Bisa Cemburu Bahkan Minta Darah

Terdakwa mempertanyakan kepada Ikatan Dokter Indonesia/IDI melalui mention ke akun resmi IDI @ikatandokterindonesia. Terdakwa meminta penjelasan dengan gaya bahasa terdakwa yang berlatar belakang musisi punk rock dengan gaya bahasa “californian style”.

Terdakwa berpandangan IDI adalah organisasi besar yang punya power untuk mengubah kebjakan sebagaimana fitrah organisasinya. Namun terdakwa tidak memperoleh jawaban apapun padahal IDI mempunyai akun instagram yang aktif digunakan.

Terdakwa terus mempertanyakan kebijakan tes cepat ini ke semua pihak. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akhirnya dibawakan ke jalan dalam aksi demonstrasi dengan isu menolak tes cepat dan  tes usap (swab test) sebagai syarat administrasi pada 26 Juli 2020.

Tepatnya 3 agustus 2020, terdakwa dipanggil sebagai saksi oleh pihak penyidik Ditkrimsus Polda Bali. Pada saat itulah terdakwa tahu dirinya dilaporkkan oleh IDI Bali sejak tanggal 16 Juni 2020.

Terdakwa akhirnya tahu, SPDP (Surat Dimulainya Penyidikan Perkara) atas perkara aquo sudah dikirim ke Kejaksaan Tinggi Bali sejak 27 Juli 2020 atau sehari setelah terdakwa membuat heboh Indonesia dengan menggelar demo menolak rapid test  atau swab test sebagai syarat administrasi.  

 Tak Pernah Dipanggil Klarifiskasi

Ada beberapa hal yang janggal dalam proses ini. Jika diperhatikan secara kronologis, terdakwa dilaporkan pada 16 Juni 2020. Namun selama proses itu terdakwa tidak pernah dipanggil untuk klarifikasi atas laporan tersebut, yang ada justru terdakwa pada saat itu langsung dipanggil sebagai saksi dan baru saat itu terdakwa tahu SPDP sudah dikirim ke kejaksaan.

Menurut tim penasihat hukum, ini sangat janggal karena belakangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sudah mulai mengembangkan keadilan restoratif atau restorative justice. Artinya tidak semua perkara harus diselesaikan di pengadilan, dengan berbagai persyaratan yang ketat.

Sebagaimana Perkap No 6 Th 2019 dan Surat Edaran Kapolri No 8 Th 2018 memberikan batasan waktu untuk menggunakan mekanisme ini yakni, sejak dari penyelidikan hingga tahap penyidikan (sebelum SPDP).

Dalam perkara aquo, perkara ini sudah tertutup peluang penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif sejak 27 Juli 2020, yakni saat penyidik mengirimkan SPDP ke Kejaksaan Tinggi Bali.

BACA JUGA:  Bupati Giri Prasta dan Komitmen Pengelolaan Sampah

Kejanggalan lain menurut Kuasa Hukum, Fahmi Yanuar Siregar, adalah tanggal pengiriman SPDP ke Kejaksaan Tinggi Bali yakni 27 Juli 2020 atau sehari setelah terdakwa dkk  menggelar demo menolak tes cepat.

Tanpa ada kesempatan klarifikasi, tanpa ada kesempatan menempuh restorative justice, sehingga melupakan asas hukum pidana yang krusial yakni ultimum remidium atau hukum pidana sebagai jalan terakhir.

Sementara Agus Suparman menegaskan, memperhatikan surat dakwaan JPU yang dibuat dengan sedemikian singkat, surat dakwaan tersebut disusun dengan cacat formil, penuh ketidakcermatan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan. Sehingga surat dakwaan menjadi kabur atau obscuur libel.

“JPU juga terlihat serampangan menyusun surat dakwaan, sehingga pengetahuan penyusunan surat dakwaan yang fundamental tidak dapat diterapkan,”.tegasnya.

Selain itu, penasihat hukum menilai, dakwaan JPU kabur (obscuur libel). Ini karena tidak jelas siapa yang dimaksud oleh JPU sebagai korban di dalam surat dakwaan. Korban yang  dimaksud oleh Jaksa  dalam surat dakwaannya adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Bali. Tentu ini harus dicermati mengingat bahwa laporan polisi nomor LP/263/VI/2020/Bali/SPKT, tertanggal 16 Juni 2020 yang dinyatakan sebagai korban adalah Ikatan Dokter Indonesia.

Postingan terdakwa pada 13 Juni 2020, dalam kalimat atau caption “…Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini…”.

“Bahwa akun Instagram @ikatandokterindonesia adalah akun instagram resmi dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan bukan akun Instagram dari IDI Wilayah Bali. Sehingga yang dituju oleh terdakwa adalah PB IDI, bukan IDI Wilayah Bali.,” urai Gde Manik Yogiartha.

Postingan Jerinx tidak ada satupun ditujukan kepada IDI Wilayah Bali. Karena pengaduan bukan oleh korban, maka dasar surat dakwaan tidak didasari oleh pengaduan dari orang  yang  tepat.

Dalam kesimpulan eksepsi, tim kuasa hukum Jerinx meminta majelis hakim menerima nota keberatan, menyatakan surat dakwaan JPU dengan register perkara nomor PDM-0637/Denpa/KTB-TPUL/08/2020, tertanggal 26 Agustus 2020 batal demi hukum. “Atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan JPU tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan harus dibatalkan,”  tegas Sugeng. dik/poll

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*