Menurut Graha, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan anggaran daerah, tetapi juga menyangkut regulasi pemerintah pusat mengenai mekanisme perekrutan dan status tenaga pendidik.
Karena itu, pemenuhan kebutuhan guru perlu dicarikan solusi bersama agar tidak mengganggu kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Badung.
“Karena itu, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik menjadi salah satu hal yang perlu dicarikan solusi bersama,” katanya.
Selain sektor pendidikan, Komisi IV juga memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, khususnya pemanfaatan aplikasi layanan kesehatan. Dewan menilai tingkat penggunaan aplikasi tersebut masih perlu dievaluasi karena belum sebanding dengan jumlah penduduk Badung.
Graha mendorong Dinas Kesehatan untuk memastikan digitalisasi pelayanan kesehatan benar-benar dimanfaatkan masyarakat dan mampu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan.
“Kami mendorong agar program digitalisasi pelayanan kesehatan benar-benar dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau memang dirasa diperlukan dan dibutuhkan, nanti Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Bapak Bupati selaku kuasa anggaran,” jelasnya.
Terkait penganggaran, politisi PDI Perjuangan tersebut menyampaikan bahwa pada prinsipnya program yang telah direncanakan sudah mendapatkan alokasi sesuai kebutuhan. Namun, apabila dalam pelaksanaannya terdapat program yang belum dapat direalisasikan atau muncul kebutuhan baru, hal tersebut masih dapat dibahas melalui perubahan anggaran 2027.