BADUNG,MENITINI.COM – Komisi IV DPRD Kabupaten Badung mulai membahas rencana program dan kegiatan perangkat daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Dalam pembahasan tersebut, dewan menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kekurangan tenaga pendidik hingga optimalisasi pemanfaatan aplikasi pelayanan kesehatan.
Pembahasan dilakukan melalui rapat kerja bersama sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung, Selasa (3/11), bertempat di Gedung DPRD Badung.
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Graha Wicaksana, didampingi Wakil Ketua Komisi IV Made Suwardana. Hadir pula anggota Komisi IV Ni Luh Sekarini dan Wayan Joni Pergawa, serta perwakilan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Kebudayaan, Dinas Kesehatan, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Ketua Komisi IV DPRD Badung I Nyoman Graha Wicaksana mengatakan, rapat kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap program pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pada 2027.
Selain mendengarkan pemaparan rencana program masing-masing perangkat daerah, dewan juga menggali berbagai kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaannya.
“Intinya hari ini kami mendengarkan pemaparan dari masing-masing perangkat daerah terkait program kerja tahun 2027 dan juga apa yang menjadi kendala-kendalanya,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kekurangan tenaga pendidik di Kabupaten Badung. Berdasarkan pemaparan Disdikpora, kebutuhan guru yang belum terpenuhi masih cukup besar.