BADUNG,MENITINI.COM – Pemerintah Kabupaten Badung bersama DPRD Badung menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Badung di Ruang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung, Kamis (13/8).
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengatakan perubahan KUA-PPAS dilakukan seiring meningkatnya pendapatan daerah yang turut mendorong penyesuaian belanja daerah.
Pendapatan daerah disebut meningkat sekitar Rp200 miliar lebih. Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dari sekitar Rp9,5 triliun menjadi lebih dari Rp9,8 triliun. Sementara itu, belanja daerah meningkat sekitar Rp1,7 triliun, dari lebih dari Rp11 triliun menjadi lebih dari Rp13 triliun.
Menurut Adi Arnawa, sebagian besar tambahan belanja tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan jaringan baru. Porsi belanja infrastruktur dirancang mencapai 59,8 persen, dengan belanja modal lebih dari Rp4 triliun.
“Ini luar biasa karena mungkin dalam sejarah baru pertama kali kita bisa mencapai belanja infrastruktur 59,8 persen. Belanja modal juga mencapai Rp4 triliun lebih,” kata Adi Arnawa seusai rapat paripurna.
Ia menegaskan peningkatan belanja infrastruktur perlu dipertahankan untuk memperkuat daya dukung dan daya saing daerah. Terlebih, daerah-daerah lain juga terus melakukan pembenahan dan pembangunan.
“Kompetitor kita cukup banyak dan mereka juga sedang berbenah. Oleh karena itu, kita harus terus melakukan pembenahan kalau tidak ingin tertinggal,” ujarnya.
Fokus pada Tujuh Prioritas
Adi Arnawa mengapresiasi DPRD Badung yang telah membahas dan menyepakati Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung sejumlah prioritas pembangunan daerah.
Prioritas itu mencakup penguatan kerukunan umat beragama serta pelestarian tradisi, adat, seni dan budaya Bali; peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; serta penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Selain itu, pemerintah daerah memprioritaskan integrasi pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata, peningkatan kualitas infrastruktur publik dan pembangunan jaringan jalan baru, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi, serta peningkatan kualitas pariwisata Badung.
Program yang telah disepakati selanjutnya akan diselaraskan dengan program dalam dokumen anggaran dan mengikuti tahapan evaluasi pemerintah.
Salah satu fokus perubahan anggaran adalah pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antarwilayah. Sejumlah jaringan jalan baru turut didorong melalui perubahan anggaran untuk memperkuat keterhubungan antarkawasan di Badung.
“Banyak perubahan belanja yang kita lakukan, termasuk untuk beberapa infrastruktur yang memang menjadi bagian dari konektivitas jalan-jalan yang sudah kita rancang,” kata Adi Arnawa.
Ia berharap program yang telah dirancang dan disepakati tersebut dapat meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Badung.
“Ini yang kita dorong juga dalam perubahan, sehingga ke depan konektivitas antarwilayah bisa semakin baik. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rancang dan sepakati ini bisa menjadi berkah dan membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat,” pungkasnya. (M-011)
- Editor: Daton