JAKARTA,MENITINI.COM – Pemerintah memperkuat operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah yang memiliki potensi kebakaran tinggi. Hingga Jumat (21/8/2026), sebanyak 52 pesawat dikerahkan untuk mendukung penanganan karhutla di enam provinsi di Sumatra dan Kalimantan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, lima pesawat TNI Angkatan Udara (TNI AU) kembali diberangkatkan dari Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur pada Jumat siang.
Lima pesawat tersebut dikirim untuk memperkuat 30 armada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang sebelumnya telah beroperasi di tiga provinsi terdampak karhutla di Kalimantan.
Selain itu, TNI AU juga menyiagakan sejumlah pesawat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Armada tersebut disiapkan untuk dikerahkan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan BNPB dan perkembangan kondisi di lapangan.
Berdasarkan laporan Kepala BNPB Suharyanto, total 52 pesawat saat ini terlibat dalam operasi penanganan karhutla di enam provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Dari jumlah tersebut, 30 pesawat ditempatkan di wilayah Kalimantan, sedangkan 22 pesawat beroperasi di Sumatra.
Armada udara di Kalimantan terdiri atas berbagai jenis pesawat dan helikopter yang digunakan untuk patroli, operasi modifikasi cuaca (OMC), serta pemadaman kebakaran melalui metode water bombing.
Operasi pemadaman dari udara juga terus dilakukan secara intensif. Pada Kamis dan Jumat (20-21/8/2026), armada BNPB bersama TNI melaksanakan water bombing untuk menjangkau sekaligus memadamkan titik-titik karhutla di sejumlah wilayah terdampak.
Penambahan kekuatan udara tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat respons terhadap kebakaran hutan dan lahan, terutama pada titik-titik yang berpotensi meluas.
Selain memadamkan api, pemerintah juga berupaya mengurangi dampak kabut asap akibat karhutla. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi keselamatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di wilayah terdampak. (M-011)
- Editor: Daton