140 Pengikut Kelompok Khilafah Terdeteksi di NTT

Ansy Lema: Aparat Hukum Harus Tindak Tegas!

Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema, S.IP, M.Si
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema, S.IP, M.Si. (foto: ist)

JAKARTA,MENITINI.COM- Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema, S.IP, M.Si mendesak aparat hukum untuk segera menindak tegas 140 pengikut kelompok Khifatul Muslimin yang saat ini telah menyebar di Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menurut politisi muda yang akrab dipanggil Ansy Lema tersebut, aparat hukum tidak boleh menganggap remeh keberadaan kelompok Khifatul Muslimin di NTT. Karena kelompok ini secara terbuka mengkampanyekan sistem khilafah dan ingin mengganti ideologi negara Pancasila serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sudah menjadi kesepakatan final bangsa.

“Bagaimana mungkin kelompok yang secara terbuka mengkampanyekan sistem khilafah, ingin mengganti Pancasila dan NKRI dibiarkan berkembang di NTT? Pembiaran ini sangat berbahaya karena sel-sel pergerakan kelompok ini akan semakin menyebar ke seluruh NTT. Aparat hukum seperti kepolisian, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Densus 88 dan Kejaksaan harus segera berkoordinasi untuk mengambil langkah-langkah penindakan tegas kepada pengikut kelompok Khilafah di NTT,” tegas Ansy di Jakarta, (23/7/2022).

BACA JUGA:  Brimob Maluku Berjibaku Bersihkan Pohon Tumbang Akibat Longsor

Lawan Kelompok Khilafah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) NTT mencatat 140 anggota Khilafatul Muslimin berada di Kabupaten Manggarai Barat. Ansy menyesalkan kelompok ini dibiarkan berkembang bebas di NTT. Padahal di berbagai wilayah, Khifatul Muslimin secara terbuka mengkampanyekan sistem khilafah dengan melakukan konvoi terbuka di jalan raya. Akibatnya pimpinan umum dan pengikut Khifatul Muslimin telah ditangkap dan diproses hukum.

“Saya berharap penindakan tegas kepada Khifatul Muslimin di tingkat nasional juga dilakukan di NTT. Polisi harus segera mewaspadai dan mengusut gerakan dakwah dan pendidikan keagamaan sebagai media indoktrinasi dan rekrutmen anggota baru kelompok ini. Jika terbukti mengkampanyekan khilafah, maka aparat harus berani mengambil tindakan tegas dengan menangkap, memproses hukum, dan mengedukasi mereka agar kembali ke pangkuan Pancasila dan NKRI,” ujar wakil rakyat asal NTT tersebut.

BACA JUGA:  Mengkhawatirkan, Tinggi Kasus Perkawinan Dini di KLU