JAKARTA,MENITINI.COM-Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengungkapkan urgensi penanganan sampah di Ibu Kota yang kian hari kian mengkhawatirkan. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung Parlemen, Rabu (30/4/2025), ia menyebut Jakarta memproduksi sekitar 7.500 ton sampah baru setiap harinya.
“Yang sudah tertangani di Bantar Gebang dengan RDF (Refuse Derived Fuel) itu sekitar 1.500 ton, dan kami telah membangun fasilitas di Rorotan untuk menangani 2.500 ton. Jika semua berjalan optimal, baru 4.000 ton yang teratasi. Artinya, masih ada lebih dari 3.000 ton yang belum tertangani,” jelas Pramono.
Masalah sampah, lanjutnya, kini menjadi perhatian banyak pihak. Ia menyebut saat ini Jakarta sedang menjadi “primadona” bagi pelaku industri pengelolaan sampah, termasuk penyedia teknologi incinerator dari luar negeri.
“Hampir setiap hari saya menerima tamu yang menawarkan teknologi incinerator, terutama karena incinerator di China dan Eropa sudah terbukti berhasil mengelola sampah dalam skala besar,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Pramono juga mendesak Pemerintah Pusat agar segera menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai tipping fee, atau biaya layanan pembuangan sampah ke tempat pemrosesan akhir. Ia menilai kebijakan tersebut krusial agar Jakarta bisa menjalin kemitraan yang lebih baik dengan investor dan penyedia teknologi pengelolaan sampah.
Lebih dari sekadar persoalan kebersihan kota, Pramono menilai penanganan sampah yang efektif bisa menjadi peluang ekonomi baru.
“Jika kita bisa mengelola sampah dengan baik, ini tidak hanya menyelesaikan masalah lingkungan, tapi juga bisa menjadi sumber pendapatan baru, baik untuk Jakarta maupun secara nasional,” tegasnya.
Dengan volume sampah harian yang terus bertambah dan keterbatasan fasilitas pengolahan yang ada, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan dukungan serius dari Pemerintah Pusat dan DPR RI agar transformasi sistem pengelolaan sampah dapat segera terwujud.*
- Editor: Daton
