Selain pendapatan dari tiket, TransJakarta juga mengembangkan sumber pendapatan non-tiket (non-farebox) melalui pemanfaatan aset, peluang bisnis di halte, penjualan merchandise, serta produk digital.
Diversifikasi pendapatan tersebut dinilai dapat membantu memperkuat pembiayaan operasional dan mengurangi ketergantungan pada subsidi pemerintah.
Usulan Alokasi 5 Persen APBD
Country Director Arup Indonesia, Silvia Halim, menekankan bahwa pembangunan transportasi publik membutuhkan waktu, regulasi yang kuat, kelembagaan yang jelas, dan pendanaan konsisten.
Ia mencontohkan TransJakarta yang beroperasi sejak 2004 dan Trans Semarang sejak 2009. Perkembangan kedua layanan tersebut menunjukkan pentingnya komitmen pemerintah dalam jangka panjang.
Menurut Silvia, pemerintah pusat perlu ikut mendorong pengembangan transportasi publik di daerah yang memiliki keterbatasan fiskal. Pemerintah daerah juga dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat maupun BUMN di sektor transportasi.
“Hal pertama yang bisa menjadi komitmen yang diusulkan adalah earmarking 5 persen dari APBD, serta pembentukan kelembagaan daerah berupa BUMD dan dilanjutkan peningkatan sumber daya manusianya untuk dapat mengoptimalkan peluang pendapatan BUMD,” ujarnya.
Diskusi Pekan Iklim Bali 2026 tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan transportasi publik di Bali memerlukan kebijakan lintas sektor, dukungan pendanaan yang pasti, serta kepemimpinan daerah yang menempatkan transportasi umum sebagai prioritas pembangunan.
Dengan dukungan tersebut, transportasi publik diharapkan tidak hanya meningkatkan aksesibilitas masyarakat, tetapi juga membantu mengurangi emisi dan menjaga keberlanjutan pariwisata Bali.