TOKYO, Pemerintah Tokyo berencana memperkenalkan sistem kerja empat hari dalam seminggu minggu, untuk pegawai pemerintah. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya nasional untuk meningkatkan angka kelahiran.
Gubernur Tokyo, Yuriko Koike menyatakan, kebijakan ini akan dimulai pada April mendatang. Menurutnya, pemberdayaan perempuan adalah masalah lama yang harus diatasi untuk menciptakan masyarakat lebih beragam dan masa depan cerah.
Pegawai pemerintah dapat memilih bekerja empat hari per minggu, dengan tetap memenuhi 155 jam kerja per bulan. Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk pekerja shift.
Orang tua dengan anak kecil akan mendapatkan jam kerja lebih fleksibel, termasuk mempersingkat hari kerja hingga dua jam. Sistem kerja empat hari jarang diterapkan di Jepang, tetapi beberapa pemerintah daerah mulai mengadopsinya untuk mendukung keluarga muda.
Jepang sedang menghadapi penurunan populasi selama 15 tahun berturut-turut, dan memiliki populasi tertua kedua di dunia setelah Monako. Kebijakan imigrasi yang ketat memperburuk kekurangan tenaga kerja di Jepang.
Rendahnya angka kelahiran terkait dengan beban ganda ibu bekerja, yang tetap diharapkan mengurus rumah tangga, anak, dan kerabat. Yuriko Koike berjanji meningkatkan kesejahteraan sosial di tengah tantangan seperti inflasi dan menurunnya angka kelahiran.
Dia berharap, kebijakan kerja empat hari akan membantu memperbaiki keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Khususnya bagi perempuan dan keluarga muda.
Majelis Tokyo akan menerima proposal resmi kebijakan ini pada tahun depan. Jika kebijakan ini berhasil, Tokyo menjadi model kota-kota lain di Jepang dalam menangani tantangan demografi yang semakin mendesak.
Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pemberdayaan perempuan di Jepang. Selain itu, diharapkan menjadi solusi atas populasi yang menua sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan.
Kebijakan ini sejalan dengan Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, yang sebelumnya menyebut rendahnya angka kelahiran sebagai “darurat senyap”. Ia menjanjikan kebijakan seperti jam kerja fleksibel untuk membantu para orang tua, dilansir dari South China Morning Post. (Sumber: RRI)
- Editor: Daton
