JAKARTA,MENITINI.COM – Komisi I DPR RI menyampaikan keprihatinan atas penembakan yang menewaskan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Kampung Muliama, Papua Pegunungan, Rabu (9/9/2026).
Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, meminta aparat TNI dan Polri segera mengusut kasus tersebut secara menyeluruh serta menindak tegas pelaku.
“Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan,” ujar Oleh Soleh dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2026).
Ia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan menilai aksi kekerasan tersebut tidak boleh terus berulang. Menurutnya, negara tidak boleh memberikan ruang bagi kelompok bersenjata untuk melakukan kekerasan terhadap masyarakat maupun aparat dan pegawai pemerintah yang menjalankan pelayanan publik.
Oleh Soleh juga mendorong pemerintah memperkuat strategi penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Ia menilai penanganan keamanan tidak cukup dilakukan secara parsial setiap kali terjadi insiden.
“Jangan hanya kasus per kasus. Aparat harus menyusun strategi secara menyeluruh untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus,” tegas politikus Fraksi PKB tersebut.
Menurut dia, roadmap tersebut diperlukan agar penanganan keamanan di Papua dapat dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Pendekatan keamanan juga dinilai perlu berjalan beriringan dengan pembangunan, pelayanan publik, serta perlindungan masyarakat sipil.
Oleh Soleh mengingatkan, pendekatan yang hanya bersifat responsif berpotensi membuat kekerasan terus berulang. Karena itu, pemerintah diminta memiliki strategi jangka panjang untuk menciptakan keamanan dan memastikan masyarakat Papua dapat menjalani kehidupan dengan aman.
Ia juga meminta aparat melakukan investigasi secara profesional untuk mengungkap pelaku, jaringan, serta motif di balik penembakan tersebut.
“Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas sekaligus tetap menjunjung tinggi hukum dan perlindungan terhadap masyarakat sipil,” ujarnya. (M-011)
- Editor: Daton