Facebook X-twitter Youtube
KPK

KPK Panggil Mantan Menhub Budi Karya Sumadi Terkait Kasus Suap DJKA

HUKUM /

JAKARTA,MENITINI.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi (BKS), sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pemanggilan ini berkaitan dengan pengembangan kasus di wilayah Jawa Timur. “KPK […]

KPK Panggil Mantan Menhub Budi Karya Sumadi Terkait Kasus Suap DJKA Read More »

Bupati Pati, Sudewo

KPK Sita Uang Miliaran dalam OTT yang Menjerat Bupati Pati Sudewo

HUKUM /

JAKARTA,MENITINI.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di awal tahun 2026. Dalam OTT yang menjerat Bupati Pati, Sudewo, penyidik mengamankan barang bukti uang tunai bernilai miliaran rupiah. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan uang tersebut disita saat tim melakukan penindakan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Uang itu ditemukan dalam bentuk

KPK Sita Uang Miliaran dalam OTT yang Menjerat Bupati Pati Sudewo Read More »

Halaman: 1 2
Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan pada acara Peresmian Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tahun 2025 di Golden Ballroom, The Sultan Hotel, Jakarta, pada Senin, 29 September 2025.

Prabowo Tegaskan BUMN Punya Waktu 3 Tahun untuk Berbenah, Jika Tidak Akan Ada “Bersih-bersih”

Politik /

JAKARTA,MENITINI.COM-Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperbaiki kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kepala Negara memberi waktu 2 hingga 3 tahun bagi BUMN untuk berbenah, sebelum akhirnya dilakukan langkah tegas berupa “bersih-bersih” apabila target tidak tercapai. “Kita kasih kesempatan BUMN, dalam 2-3 tahun kita bersihkan. Saudara, kalau dagang yang biasa harusnya hasilnya, yang wajarnya itu

Prabowo Tegaskan BUMN Punya Waktu 3 Tahun untuk Berbenah, Jika Tidak Akan Ada “Bersih-bersih” Read More »

Wamenaker Noel Kena OTT KPK dalam Kasus Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3

Wamenaker Noel Kena OTT KPK dalam Kasus Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3

NEWS /

JAKARTA,MENITINI.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (20/8/2025) malam. Penangkapan ini terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). “Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, seperti dikutip dari

Wamenaker Noel Kena OTT KPK dalam Kasus Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3 Read More »

Eks Walikota Ambon, Richard Louhenapessy di ruang Pengadilan Tipikor Ambon.

JPU KPK Tuntut Eks Walikota Ambon Richard Louhenapessy 2,8 Tahun Penjara

AMBON /

AMBON, MENITINI.COM – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK), menyatakan eks Walikota Ambon, Richard Louhenapessy secara sah terbukti bersalah dalam kasus TPPU dan menuntut terdakwa, dengan pidana selama 2,8 Tahun penjara. Tuntutan itu dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, KPK Rikhi Benindo Maghaz, didampingi Muhammad Hadi dan Ahmad Hidayat Nurdin, dalam sidang yang

JPU KPK Tuntut Eks Walikota Ambon Richard Louhenapessy 2,8 Tahun Penjara Read More »

KPK Cegah Yaqut Cholil Qoumas ke Luar Negeri Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

HUKUM /

JAKARTA,MENITINI.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengeluarkan larangan bepergian ke luar negeri bagi mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ). Pencekalan ini terkait penyidikan dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama periode 2023–2024. “Pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap tiga

KPK Cegah Yaqut Cholil Qoumas ke Luar Negeri Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Read More »

logo KPK

KPK Segel Ruangan di Kemenkes, Diduga Terkait Korupsi Proyek RSUD Kolaka Timur Rp126,3 Miliar

HUKUM /

JAKARTA,MENITINI.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel sekaligus menggeledah sebuah ruangan di Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membenarkan langkah tersebut.“Iya, benar. Penyegelan, kemudian digeledah,” ujarnya dikutip dari ANTARA, Selasa (12/8). Meski membenarkan, Asep

KPK Segel Ruangan di Kemenkes, Diduga Terkait Korupsi Proyek RSUD Kolaka Timur Rp126,3 Miliar Read More »

Retreat Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Pemerintah Pastikan Sesuai Aturan

NASIONAL /

JAKARTA,MENITINI.COM-Pelaksanaan retreat kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) serta koalisi masyarakat sipil. Laporan ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa retreat ini merupakan amanat undang-undang

Retreat Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Pemerintah Pastikan Sesuai Aturan Read More »

Mantan Walikota Ambon Kembali Menjalani Sidang, Terkait Diduga TPPU 

AMBON, HUKUM /

AMBON, MENITINI.COM – Mantan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy kembali menjalani sidang perdana terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus izin pembangunan ritel Alfamidi tahun 2020. Sidang ini digelar dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam dakwaannya, JPU KPK menyatakan bahwa Richard Louhenapessy terbukti menyembunyikan dan

Mantan Walikota Ambon Kembali Menjalani Sidang, Terkait Diduga TPPU  Read More »

Maki Terkejut dengan Hasil Survei Citra Penegakan Hukum, Ada Apa?

HUKUM /

JAKARTA,MENITINI.COM-Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyatakan melihat terdapat Anomali Persepsi Masyarakat Atas Hasil Survei Litbang Kompas soal citra baik 3 Penegak Hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian. Pada hasil survei tersebut KPK naik signifikan dari 60,9 persen pada September 2024 menjadi 72,6 persen di Januari 2025, Kejaksaan Agung (Kejagung) Citra

Maki Terkejut dengan Hasil Survei Citra Penegakan Hukum, Ada Apa? Read More »

Scroll to Top