JAKARTA,MENITINI.COM – Ruang fiskal yang semakin terbatas mendorong perlunya perbaikan kebijakan subsidi energi sekaligus mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Kebijakan tersebut dinilai harus tetap menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin, rentan, dan kelas menengah.
Hal itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk Perspektif Kebijakan Ekonomi Makro dan Keadilan Subsidi dalam Wacana Transisi Energi di Indonesia yang digelar secara daring oleh Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) bersama LaporIklim, Kamis (20/8/2026).
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, mengatakan kebijakan energi perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pengurangan beban fiskal dalam jangka pendek.
Menurut dia, transisi energi merupakan strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
“Transisi energi di Indonesia tidak lagi semata-mata dipandang sebagai upaya pemangkasan beban fiskal jangka pendek, tetapi merupakan strategi jangka panjang agar bangsa ini dapat mewujudkan ketahanan energi yang berkeadilan,” ujar Telisa.
Ia menilai pemerintah perlu mengoptimalkan APBN sebagai shock absorber atau peredam kejut terhadap gejolak eksternal, termasuk untuk memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat.
Karena itu, diversifikasi bauran energi menuju energi terbarukan dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam menghadapi tantangan energi saat ini.
Telisa menekankan transisi energi harus dilakukan secara bertahap, inklusif, dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat serta pemangku kepentingan.
Menurutnya, pemberian subsidi juga perlu didasarkan pada data sosial-ekonomi yang akurat, termasuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berbasis desil kesejahteraan keluarga.
“Kelompok desil miskin dan rentan memperoleh perlindungan memadai, sementara daya beli kelas menengah tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi yang sedang berlangsung,” katanya.
Subsidi Energi Berdampak pada Buruh
Dari perspektif pekerja, Nining Elitos dari PP FSBB KASBI/DBN KASBI mengatakan pengurangan subsidi energi berpotensi menekan pendapatan riil buruh.
Menurut dia, kenaikan biaya energi tidak serta-merta diikuti penurunan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar. Sebaliknya, sejumlah kebutuhan justru mengalami peningkatan.
Kondisi tersebut dapat memaksa buruh melakukan penghematan lebih besar, menambah beban utang rumah tangga, hingga mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
“Pengurangan subsidi energi berdampak signifikan terhadap penurunan nilai pendapatan riil buruh, sementara pengeluaran untuk kebutuhan dasar tidak berkurang, bahkan cenderung meningkat,” ujar Nining.
Ia juga mengingatkan pengurangan subsidi berpotensi menimbulkan persoalan lain, seperti kelangkaan barang dan antrean panjang, yang pada akhirnya menambah beban waktu dan energi masyarakat.
Karena itu, Nining meminta masyarakat yang terdampak dilibatkan dalam perumusan kebijakan transisi energi.
Pemerintah, kata dia, juga perlu memastikan tahapan kebijakan yang jelas dan konsisten serta memperkuat data sosial-ekonomi sebagai dasar penentuan penerima subsidi.
PLTS Atap Jadi Alternatif
Sementara itu, Tata Mustasya menyoroti rencana peralihan dari subsidi barang menuju subsidi langsung kepada masyarakat. Ia mengingatkan penggunaan sistem desil perlu dilakukan secara hati-hati karena klasifikasi kesejahteraan belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat.
“Bentuk desil menjadi problem baru. Mungkin maksud pemerintah baik untuk memilah mana yang mampu dan mana yang tidak, tetapi justru bisa menciptakan pemiskinan baru bagi masyarakat,” kata Tata.
Ia mendorong agar kebijakan subsidi langsung turut mempertimbangkan kelompok desil 5-8 yang beririsan dengan kelas menengah.
Menurut Tata, kelompok kelas menengah saat ini menghadapi kenaikan biaya hidup dan memiliki kerentanan untuk turun ke kelompok kesejahteraan yang lebih rendah.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pemberian subsidi penuh pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap bagi masyarakat desil 5 dan 6.
Kebijakan tersebut dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap subsidi energi sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam jangka menengah dan panjang, Tata juga mendorong reformasi struktural sektor energi melalui elektrifikasi transportasi dan rumah tangga. Langkah tersebut diharapkan mempercepat peralihan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG menuju energi listrik.
Di sektor ketenagalistrikan, percepatan pengembangan energi terbarukan, termasuk untuk mendukung ambisi pengembangan 100 gigawatt (GW) energi surya, dinilai penting untuk mengurangi kerentanan energi Indonesia.
Direktur Program Trend Asia Ahmad Ashov Birry mengatakan persoalan subsidi dan transisi energi harus ditempatkan dalam perspektif jangka panjang.
Menurut dia, ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil membuat perekonomian rentan terhadap gejolak harga energi global. Kondisi tersebut dapat meningkatkan tekanan ekonomi ketika terjadi krisis.
Ashov menilai agenda transisi energi tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target dekarbonisasi, tetapi juga harus memperhitungkan pihak yang menanggung dampaknya.
Masyarakat miskin, termasuk masyarakat miskin perkotaan, disebut menjadi kelompok yang rentan menghadapi tekanan ekonomi sekaligus dampak perubahan iklim.
“Kalau kita bicara jangka panjang, kita harus berpikir bagaimana dari satu siklus krisis ke siklus berikutnya tidak terjadi pemiskinan lebih dalam di masyarakat. Dan ruang fiskal bisa dilebarkan dengan pengenaan pajak kepada industri ekstraktif,” ujar Ashov.
Ia menambahkan, keterbukaan data dan diskusi publik diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat serta memastikan kebijakan energi disusun secara transparan dan berkeadilan. (M-011)
- Editor: Daton