Prabowo Perintahkan Penambahan Stok Peralatan Mitigasi Bencana, BNPB Petakan Wilayah Rawan Banjir

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi menyampaikan keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi menyampaikan keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 9 November 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)

Prabowo Minta Stok Peralatan Ditambah

Mengantisipasi potensi bencana tersebut, BNPB telah menyampaikan kesiapan peralatan dan perlengkapan mitigasi kepada Presiden. Prabowo kemudian mengarahkan agar persediaan berbagai sarana pendukung penanganan bencana ditambah sehingga kebutuhan masyarakat dapat segera dipenuhi ketika terjadi keadaan darurat.

“Bapak Presiden memberikan arahan untuk memperbanyak seperti velbed, tenda dan genset dalam rangka mengantisipasi apabila terjadi bencana di wilayah Indonesia termasuk perahu karet, tenda, selimut, water purifier dan sebagainya,” kata Kristomei.

BACA JUGA:  Prabowo Terima Fadli Zon, Bahas Rekomendasi Calon Pahlawan Nasional 2026

Penambahan peralatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, termasuk penyediaan tempat pengungsian, kebutuhan dasar, serta dukungan operasional di lokasi bencana.

BNPB Pantau Gempa hingga Longsor di Bali

Di luar ancaman banjir, BNPB juga terus memantau sejumlah kejadian bencana lainnya di berbagai daerah. Beberapa di antaranya gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, cuaca ekstrem di sejumlah wilayah, serta tanah longsor di Kabupaten Badung, Bali.

BACA JUGA:  Prabowo Terima Menlu Singapura di Hambalang, Pertemuan Berlangsung Tertutup

Pemantauan aktivitas gunung api juga terus dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan nasional.

Penguatan stok peralatan, pemetaan wilayah rawan, dan pemantauan kondisi lapangan menjadi langkah pemerintah untuk memastikan penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Upaya tersebut dinilai penting, terutama memasuki periode puncak musim hujan yang berpotensi meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya di sejumlah wilayah Indonesia. *

Halaman 2 dari 3
Scroll to Top