Perkara Daging Sapi, Kejagung Kembali Tetapkan dan Tahan 1 Orang Tersangka

Tersangka LHL, selaku Direktur Utama PT Synerga Tata Internasional (PT STI) periode 2018 s.d. 2019, dilakukan penahanan.
Tersangka LHL, selaku Direktur Utama PT Synerga Tata Internasional (PT STI) periode 2018 s.d. 2019, dilakukan penahanan. (Foto: ist)

DENPASAR,MENITINI.COM-Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap Direktur Utama PT Synerga Tata Internasional (PT STI) periode 2018 s.d. 2019 dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Skema Kredit Ekspor Berbasis Perdagangan (SKEBP) daging sapi pada PT Surveyor Indonesia.

Penetapan tersangka yang berinisial LHL ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Prin-71/F.2/Fd.2/12/2022 tanggal 08 Desember 2022 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-67/F.2/Fd.2/12/2022 tanggal 08 Desember 2022.

Dalam keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI mengatakan, untuk kepentingan penyidikan, tersangka LHL dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung sejak 08 Desember 2022 s/d 27 Desember 2022, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-55/F.2/Fd.2/12/2022 tanggal 08 Desember 2022.

BACA JUGA:  Dianggap Menghalang-halangi Penyidikan, Penasehatan Hukum PT Palma Satu Ditahan

Lebih lanjut dalam dikatakan peran dari tersangka LHL adalah secara melawan hukum telah bekerjasama dengan Tersangka BI dan Tersangka AN dalam merealisasikan kegiatan SKEBP daging sapi dan menjadikan PT Surveyor Indonesia sebagai jaminan (guarantor) untuk Bill of Exchange (BOE) atas kegiatan bisnis ilegal yang dilakukan para Tersangka, sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara.

Atas perbuatannya, tersangka LHL disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (RLS/M-011)

BACA JUGA:  Aksi Bejat Oknum Jaksa, Diduga Perkosa Anak di Bawah Umur