Koster menekankan, Bali patut bersyukur memiliki aksara sendiri sebagai bagian dari peradaban. Ia mencontohkan negara-negara seperti China, Korea, Jepang, dan Thailand yang memiliki aksara khas dan mampu maju tanpa meninggalkan identitas budayanya.
“Ini bukan sekadar soal menulis, tetapi menanamkan kesadaran menjaga warisan dan memperkuat jati diri generasi muda Bali,” tegasnya.
Selain mendorong pendidikan aksara Bali di sekolah, Gubernur juga kembali mengingatkan pelaku usaha agar mematuhi ketentuan penggunaan aksara Bali pada papan nama. Kebijakan ini telah diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta diperkuat melalui Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018.
Regulasi tersebut mewajibkan penggunaan aksara Bali pada papan nama kantor, tempat suci, objek wisata, fasilitas umum, hingga jalan di wilayah Bali. Menurut Koster, aturan ini harus dijalankan secara konsisten sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga identitas daerah.
Pada periode keduanya sebagai gubernur, Koster menegaskan komitmennya untuk menuntaskan penerapan kebijakan tersebut. Ia bahkan mengaku rutin mengecek langsung kepatuhan pelaku usaha, terutama di sektor pariwisata.
Pemprov Bali berharap, melalui kombinasi penegakan aturan dan penguatan pendidikan, aksara Bali tidak hanya lestari sebagai simbol budaya, tetapi juga digunakan secara aktif oleh generasi muda di era digital.*
- Editor: Daton
