DENPASAR,MENITINI.COM – Pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah di Bali mencapai Rp13 triliun hingga Agustus 2026. Angka tersebut tumbuh 8,21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp11,8 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Supendi, mengatakan pertumbuhan PAD Bali masih sangat dipengaruhi aktivitas sektor pariwisata.
“PAD itu paling besar dikontribusikan oleh pajak berkaitan sektor pariwisata,” kata Supendi seperti dikutip Kantor Berita Antara, Jumat (25/9).
Realisasi tersebut setara dengan 60,3 persen dari target PAD Bali sepanjang 2026 yang ditetapkan sebesar Rp21,6 triliun.
Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) menjadi sumber PAD terbesar. Hingga Agustus 2026, penerimaan dari sektor ini mencapai Rp6 triliun atau meningkat 12,42 persen secara tahunan.
PBJT mencakup sejumlah aktivitas ekonomi, antara lain pajak restoran dan katering, perhotelan, parkir, kesenian dan hiburan, serta tenaga listrik.
Selain PBJT, sejumlah jenis pajak daerah juga memberikan kontribusi signifikan. Pajak kendaraan bermotor (PKB) opsen tercatat Rp1,12 triliun, tumbuh 4,64 persen.
PKB opsen merupakan tambahan pungutan pajak dengan persentase tertentu yang diterapkan bersamaan dengan penyesuaian tarif pajak, sehingga tidak dimaksudkan menambah beban biaya bagi wajib pajak.
Penerimaan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) mencapai Rp1 triliun atau tumbuh 26,1 persen.
Sementara itu, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan opsen mencapai Rp820,3 miliar, naik 4,64 persen. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) tercatat Rp429,7 miliar atau tumbuh 5,26 persen.
Adapun pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) mencapai Rp233,5 miliar, meningkat 2,68 persen.
Dari sisi penerimaan nonpajak, retribusi daerah mencapai Rp1,52 triliun meski turun 4,84 persen. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai Rp874,7 miliar atau naik 25 persen.
Sementara itu, komponen lain-lain PAD yang sah tercatat Rp601,3 miliar atau mengalami penurunan 10,3 persen.
Belanja Operasi Capai Rp13,7 Triliun
Di tengah pertumbuhan PAD, pemerintah daerah di Bali juga mencatatkan realisasi belanja operasi yang cukup besar. Hingga Agustus 2026, belanja operasi mencapai Rp13,7 triliun.
Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp8,09 triliun. Kemudian belanja barang dan jasa mencapai Rp3,9 triliun.
Selain itu, pemerintah daerah mengalokasikan Rp1,46 triliun untuk belanja hibah, Rp41,25 miliar untuk pembayaran bunga, serta Rp203 miliar untuk bantuan sosial. Adapun belanja subsidi tercatat Rp3,4 miliar. (M-011)
- Editor: Daton