Menteri Hanif juga mengingatkan bahwa pengembangan TPA Landih tidak boleh menjadi “TPA bermasalah baru”. Ia menyoroti belum terbitnya persetujuan lingkungan untuk fasilitas tersebut dan meminta Pemerintah Provinsi Bali segera menuntaskan seluruh kewajiban teknis dan perizinan.
“Saya tegaskan, tanggung jawab teknis ada di tangan bupati dan wali kota, mulai dari sampah rumah tangga hingga pasar. Jika pengelolaan di hulu diabaikan, dampaknya langsung ke kualitas lingkungan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Di tengah tekanan tersebut, Menteri Hanif menyebut keberhasilan TPS3R Sapu Jagat di Desa Gulingan, Badung, sebagai bukti bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat bukan sekadar konsep. TPS3R yang menjadi juara pertama tingkat Kabupaten Badung 2025 itu dinilai mampu mengurangi beban TPA melalui daur ulang dan pengomposan, sekaligus dikembangkan sebagai ekowisata edukatif.
Model ini diharapkan menjadi contoh nyata bagi kepala daerah bahwa solusi sampah harus dimulai dari sumbernya, bukan terus diparkir di TPA.
Penutupan TPA Suwung, kata Menteri Hanif, bukan akhir, melainkan awal dari perubahan besar. Pemerintah pusat menegaskan Bali tidak boleh lagi dikenal sebagai pulau wisata yang kewalahan oleh sampah, melainkan sebagai wajah pariwisata Indonesia yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. (Sumber: Kepala Biro Humas Kemen LH/BPLH)
- Editor: Daton
