Ia menyebutkan, data menunjukkan sekitar dua persen penduduk dewasa di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Sementara itu, prevalensi depresi mencapai 1,4 persen dan sebagian besar dialami kelompok usia produktif 15–24 tahun. Selain itu, sekitar empat dari 1.000 penduduk tercatat mengalami skizofrenia.
Menurut Imran, masih banyak penyintas gangguan kesehatan jiwa yang belum mendapatkan layanan memadai akibat keterbatasan tenaga profesional, akses fasilitas kesehatan, serta stigma yang masih kuat di masyarakat. Kondisi tersebut diperparah dengan dampak psikososial akibat bencana alam yang belakangan melanda sejumlah wilayah di Indonesia.
“Bencana sering memicu gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Dalam situasi seperti ini, layanan berbasis web menjadi alternatif yang banyak dipilih masyarakat dibandingkan konsultasi tatap muka,” katanya.
Ia menegaskan, tren tersebut menjadi indikator penting perlunya penguatan inovasi layanan kesehatan mental digital. Pemerintah, kata dia, terus memperluas akses layanan kesehatan mental melalui fasilitas kesehatan primer dan komunitas, sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang lebih suportif.
Dalam kesempatan yang sama, dosen dan peneliti kesehatan mental Fakultas Psikologi Universitas YARSI, Ratih Arruum Listiyandini, menjelaskan bahwa pihaknya berupaya mengembangkan model layanan kesehatan mental alternatif agar dapat menjangkau kelompok yang lebih luas.
Ia menilai isu kesehatan jiwa merupakan salah satu penyumbang terbesar disabilitas yang berdampak langsung pada produktivitas individu. Oleh karena itu, pendekatan konsultasi berbasis web dinilai relevan, khususnya bagi kelompok muda yang memiliki literasi digital memadai.
