JAKARTA,MENITINI.COM – Pemerintah kembali memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu melalui pembukaan pendaftaran Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya konkret negara dalam menghapus hambatan ekonomi yang selama ini kerap menghalangi lulusan SMA sederajat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kemdiktisaintek, Sandro Mihradi, menegaskan bahwa KIP Kuliah bukan sekadar bantuan finansial, melainkan strategi besar untuk menciptakan pemerataan kesempatan pendidikan.
Menurutnya, program ini dirancang agar setiap anak bangsa memiliki peluang yang sama dalam meraih pendidikan tinggi, tanpa terhambat kondisi ekonomi keluarga.
Pada 2026, pemerintah juga memperkuat kebijakan dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penentuan penerima. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sekaligus memperkuat transparansi.
Selain itu, sistem KIP Kuliah kini telah terhubung langsung dengan platform Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), sehingga proses pendaftaran menjadi lebih praktis dan terintegrasi.
Sementara itu, Kepala Bidang Fasilitasi Layanan Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Septien Prima Diassari, menjelaskan bahwa penerima KIP Kuliah akan memperoleh berbagai manfaat. Di antaranya pembebasan biaya pendaftaran UTBK, jaminan biaya kuliah (UKT), hingga bantuan biaya hidup.
Besaran bantuan biaya hidup diberikan berdasarkan klaster wilayah, mulai dari Rp800 ribu hingga Rp1,4 juta per bulan yang langsung disalurkan ke rekening mahasiswa.
Pendaftaran KIP Kuliah dilakukan secara daring melalui sistem SIM KIP Kuliah dan mengikuti jadwal seleksi nasional. Untuk jalur SNBT 2026, pendaftaran dibuka mulai 25 Maret hingga 7 April 2026.
Pemerintah pun mengingatkan calon mahasiswa untuk segera melengkapi persyaratan serta memastikan data telah sinkron sebelum finalisasi pendaftaran.
Dengan perluasan ini, pemerintah menargetkan semakin sedikit pelajar yang terpaksa mengubur mimpi kuliah akibat keterbatasan ekonomi, sekaligus mendorong terwujudnya pendidikan tinggi yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia. (M-011)
- Editor: Daton
