JAKARTA,MENITINI.COM-Tim Penyelidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel telah merampungkan kegiatan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan 4 (empat) pekerjaan / proyek jasa pengawasan, konsultasi dan pendampingan pada PT. SURVEYOR INDONESIA (SI) CABANG MAKASSAR tahun 2019 – 2020. Penyelidikan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : PRINT–859/P.4/Fd.1/09/2023 tanggal 17 September 2023.
Dalam keterangan resminya, Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi SulSel, Soetarmi,S.H.,MH mengatakan, setelah menemukan adanya peristiwa pidana selanjutnya penanganan kasus tersebut ditingkatkan ke tahap Penyidikan untuk melakukan kegiatan pengumpulan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan siapa yang bertanggungjawab secara pidana menyebabkan Kerugian Keuangan Negara.
Soetarmi mengatakan, peristiwa pidana yang ditemukan yaitu serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh oknum pegawai PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR bersama-sama dengan pihak dari perusahaan yang menjalin kontrak / perjanjian dengan PT. SURVEYOR INDONESIA CABANG MAKASSAR, yakni PT. INOVASI GLOBAL SOLUSINDO, PT. CAHAYA SAKSI dan PT. BASISTA TEAMWORK, telah melakukan managerial Fraud dan Concealment pada pelaksanaan proyek. Antara lain pertama melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan AD/ART PT. SURVEYOR INDONESIA yaitu Financing. Kedua adanya piutang macet, ketiga, melakukan pengadaan barang dan jasa fiktif berupa sewa mess dan kendaraan untuk keperluan operasional, dan keempat adalah melakukan penggajian personil fiktif untuk keperluan operasional.
Akibat perbuatan oknum tersebut, diduga terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
Soetarmi juga menjelaskan, perbuatan para oknum itu mengarah pada tindak pidana korupsi yang disangkakan melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam, PRIMAIR: Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.
Dan SUBSIDAIR: Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP. (M-011)
- Editor: Daton
