HPSN 2023, Momentum Pengelolaan Sampah Pengendalian Perubahan Iklim
HPSN 2023, Momentum Pengelolaan Sampah Pengendalian Perubahan Iklim
HPSN 2023, Momentum Pengelolaan Sampah Pengendalian Perubahan Iklim
Angela Tanoesoedibjo mengapresiasi Catalyst Changemakers Ecosystem yang merupakan langkah jitu dan kolaboratif dalam menyelesaikan permasalahan sampah, khususnya di destinasi wisata Indonesia.
Komitmen Indonesia untuk makin berkontribusi dalam menjaga suhu global terlihat nyata dalam Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Pemkab Jembrana berencana kembali menggandeng Alliance to End Plastic Waste (AEPW), salah satu organisasi dunia yang bergerak dalam penanganan sampah sebagai solusi bersama mengatasi persoalan sampah warga Jembrana.
DENPASAR, MENITINI – Sejumlah pantai di Bali Selatan menjadi langganan sampah kiriman ketikan musim barat tiba. Pantai Kedonganan menjadi salah satu wilayah pesisir yang dilanda sampah kiriman. Sampah kiriman di Pantai Kedonganan dominan sampah plastik. Salah satu pengelola kafe di Pantai Kedonganan, Made Wetra mengatakan sampah kiriman memang rutin menepi di Pantai Kedonganan, saat musim…
Indonesia, rumah bagi hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, telah menerima pembayaran pertama sebesar Rp 718.462.147.050 (46 juta Dolar AS*) dari 103,8 juta Dolar AS yang disetujui oleh Green Climate Fund (GCF), menyusul keberhasilan di bidang pengurangan emisi dari sektor kehutanan untuk tahun 2014-2016.Â
Singapura salah satu Negara di dunia yang tergolong berhasil mengelola sampah warganya. Bahkan sampah di Singapura justru mampu dimanfaatkan secara produktif sebagai material membangun pulau buatan.
Setiap tanggal 21 Februari, Indonesia memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) sebagai konstelasi perjalanan panjang sistem pengelolaan sampah di Indonesia.
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan pemerintah terus berupaya mewujudkan target pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2025.
Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah menanggapi aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengenai permasalahan limbah berbentuk tailing yang disebabkan oleh PT. Freeport Indonesia.