JAKARTA,MENITINI.COM-Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam pengembangan infrastruktur pariwisata dengan mengimplementasikan konsep blue economy, green, and circular economy (BGCE) dan memperkuat promosi pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.
Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Usaha Kemenparekraf/Baparekraf, Dadang Rizki Ratman, selaku moderator pada sesi 3 Pra Rakornas 2024 dengan tema “Pembangunan Destinasi Pariwisata yang Berkualitas serta Pengembangan Infrastruktur Berbasis BGCE”, mengatakan penguatan destinasi menjadi faktor penting dalam konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam mencapai pertumbuhan 80 persen.
“Jadi pada sesi kali ini kita akan membahas bagaimana penguatan destinasi wisata itu dengan memperhatikan lingkungan. Kementerian Pariwisata bersama dengan dinas provinsi pariwisata dan dinas kabupaten/kota bertekad agar destinasi wisata itu senantiasa bersih sesuai dengan Sapta Pesona yakni aman, tertib, dan bersih dari sampah,” kata Dadang.
Deputi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Berbahan Bahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Vinda Damayanti, mengatakan pengelola kawasan pariwisata diimbau untuk secara aktif menyalurkan ke bank sampah terdekat agar dapat dikelola dan didaur ulang dengan optimal.
Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari dukungan nyata terhadap pelaksanaan program BGCE yang mengedepankan prinsip keberlanjutan melalui pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular.
“Hotel, cafe, restoran diupayakan jangan menggunakan bahan-bahan yang sekali buang tapi yang dapat berulang-ulang, seperti kalau di hotel tidak lagi menggunakan lagi botol-botol plastik, tapi bisa menggunakan botol yang bisa diisi ulang, kemudian juga menggunakan fasilitas atau sarana pembinaan sampah, karena sampah ada yang masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi,” kata Vinda.
Vinda menyampaikan, pengelolaan sampah ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah atau Kementerian Lingkungan Hidup saja yang bekerja sendiri, namun perlu berkolaborasi bersama baik dengan pemerintah daerah, produsen sebagai pelaku usaha, dan pengunjung atau masyarakat.
“Ke depan harus disusun pembagian peran dan kewajiban terkait pengelolaan sampah khususnya di daerah pariwisata,” kata Vinda.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Badan Nasional Pengendalian Bencana (BNPB), Raditya Jati, mengatakan, diperlukan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dan aspek pentahelix lainnya untuk meningkatkan manajemen bencana pada berbagai sektor, terutama sektor pariwisata.
“Sebab mengelola bencana di Indonesia adalah tugas besar, penuh tantangan dan kompleks mengingat Indonesia merupakan salah satu negara paling rentan terhadap bencana di dunia dengan populasi lebih dari 270 juta orang,” kata Raditya. (Sumber: Kemenparekraf)
- Editor: Daton
