Rabu, 29 Mei, 2024

Bupati Jembrana I Nengah Tamba mendampingi Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dalam tatap muka Pj. Gubernur Bali dengan Kelompok Pengelola Perhutanan Sosial di Wilayah UPTD (KPH Bali Barat) di Kelompok Tani Hutan Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Minggu (19/11/2023). (Foto: M-011)

JEMBRANA,MENITINI.COM-Bupati Jembrana I Nengah Tamba mendampingi Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dalam tatap muka Pj. Gubernur Bali dengan Kelompok Pengelola Perhutanan Sosial di Wilayah UPTD (KPH Bali Barat) di Kelompok Tani Hutan Pulukan, Desa Pulukan, Kecamatan Pekutatan, Minggu (19/11/2023).

Dalam acara itu, Pj Gubernur disuguhkan berbagai hasil perkebunan dan budi daya hasil pengelolaan lahan perhutanan oleh kelompok tani hutan Jembrana.

Turut hadir dalam acara tersebut  Sekda Kabupaten Jembrana, Dandim 16/17,  Staf Ahli, Asisten Sekda, beserta para Kepala OPD di Lingkup Pemkab Jembrana. 

Luas pengelolaan Kelompak  Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Barat seluas 37 ribu Hektar. Luasan lahan itu dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui SK Bupati untuk membangun  ruang kolaborasi lintas sektor, mendampingi begitu banyaknya masyarakat yang dipercaya negara untuk mengelola hutan.

Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengatakan,  Pj. Gubernur sudah bisa hadir untuk melihat bagaimana hasil dari pengelolaan hutan oleh kelompok  sebagai aktivitas bersama, sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan  bersama. Ia juga merasa bangga akan hasil hasil lahan hutan yang diolah kelompok sehingga menghasilkan buah buahan yang mendukung komoditi Jembrana.

BACA JUGA:  Bupati Jembrana Beri Penghargaan Tokoh Pendidikan Hindu

“Bapak Ibu sebagai petani, bapak ibu sebagai pendukung kebutuhan buah yang ada di Kabupaten Jembrana semoga ini tetap dipertahankan,” ucapnya.

Bupati Tamba juga menambahkan Kelompok Tani Hutan yang ditetapkan ini  resmi, dan sudah terlihat  hasilnya sekarang. “Beberapa buah sudah sangat luar biasa tinggal ditambah variannya dan ini nanti merupakan bagian dari pada pendukung dari pada jembrana emas yang kita dambakan di tahun 2026,” ujarnya 

Dirinya juga mengingatkan Kelompok Tani Hutan (KTH)  sebagai Jaga Wana dan sampai hari ini harus dipertahankan.

“Saya minta seluruh kepada pemegang hak pengelola hutan ini, sekaligus juga sebagai pelindung dan penjaga hutan. Kita tidak mau lagi hutan kita  tercela dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya.

BACA JUGA:  Masterplan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Gilimanuk Dimatangkan

Disisi lain Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyebut pentingnya keberadaan  hutan dengan segudang manfaat.  Tidak hanya daerah serapan air, juga bisa mengurangi emisi karbon.

 Selain itu,  hutan disebutnya  juga bisa membuat masyarakatnya sejahtera, membuat masyarakatnya tersenyum dengan hasil yang luar biasa.

“Saya sangat bersyukur diajak Pak Bupati bertemu ditempat yang luar biasa ini dengan orang-orang yang hebat, yang mau merawat, menjaga bumi biar tetap lestari,” ucapnya.

Dirinya juga mengatakan untuk mendukung kegiatan KTH ini, Provinsi Bali siap  memfasilitasi Bibit untuk meningkatkan hasil dan nilai jual produk bagi Petani Hutan. 

“Terkait masalah bibit saya minta kadis KLH untuk memfasilitasi ketersediaan bibit untuk membantu bapak-bapak sekalian.

Harapan saya bibitnya juga yang difasilitasi bukan hanya sekedar bibit biasa, bibit-bibit yang unggul, bibit-bibit kualitas eksport sehingga ditanam dan hasilnya memiliki nilai jual tinggi,” ujarnya

BACA JUGA:  Disetujui Kemendagri, TPP ASN Jembrana Segera Cair

Selaku PJ Gubernur  Bali dirinya sangat bangga dan bersyukur bertemu dengan bapak-bapak Ibu-ibu yang hebat, yang mau merawat Bumi ini, menjaga bumi ini. 

“Saya minta tetap seperti itu, saya percaya kita semua mau menjaga, merawat Bumi, bumi itu akan menjadi baik dengan kita, kalau kita biarkan rusak nanti bumi marah,” ucapnya

Terkait pengelolaan hutan Bali Barat, KPH Bali Barat menjadi satu-satunya KPH yang selama dua  tahun berturut turut mampu melaksanakan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak dari sektor hasil hutan bukan kayu. 

KPH bali barat tahun 2023 awal dinobatkan sebagai KPH efektif versi kemetrian dalam negeri dan KLHK dengan capaian outcome tertinggi nasional.

 Sehingga  KPH Bali Barat mampu melaksanakan bersama masyarakat pengelola untuk hilirisasi produk hasil hutan bukan kayu. (M-011)

  • Editor: Daton