Budi Arie Benarkan Gibran Mundur, Istana Belum Beri Konfirmasi Resmi

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 25 November 2025. Foto: BPMI Setpres/Cahyo
Dokumentasi: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 25 November 2025. (Foto: BPMI Setpres/Cahyo)

JAKARTA, MENITINI.COM – Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya menjadi sorotan publik pada Rabu (11/11/2026). Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan informasi bahwa Gibran telah menyampaikan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Saat dikonfirmasi wartawan mengenai kabar tersebut, Budi Arie memberikan jawaban singkat, “Betul.” Ia juga menyebut surat pengunduran diri Gibran telah diserahkan kepada Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

BACA JUGA:  Kunjungi PT Epson Industry, Wamenaker Minta Manajemen Jelaskan PKWT dan PHK

 

Namun, hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari Istana Kepresidenan maupun Sekretariat Wakil Presiden yang mengonfirmasi penyelesaian proses pengunduran diri tersebut.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran memang pernah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan keduanya pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam dan membahas dinamika politik serta persoalan hukum yang berkaitan dengan Gibran.

BACA JUGA:  Gubernur Koster Apresiasi Buku Kompas Moral Wartawan, Karya Wartawan Senior Edo

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. Dalam pertemuan itu, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kabar pengunduran diri ini muncul di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap Gibran. Sebelumnya, beredar informasi mengenai dukungan 120 anggota DPR dari delapan fraksi terhadap usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan wacana pemakzulan Wakil Presiden.

Halaman 1 dari 2
Scroll to Top