“Ketika asumsi dijadikan dasar dalam proses hukum untuk menghukum seseorang, apalagi yang bersangkutan adalah pekerja kreatif, ini tentu berbahaya,” katanya.
Ia menambahkan, pekerjaan di sektor kreatif tidak dapat diukur dengan standar nilai yang baku. Jika praktik penilaian seperti ini dibiarkan, dikhawatirkan akan berdampak pada ekosistem industri kreatif di Indonesia.
“Fraksi PKB tidak ingin pekerja kreatif menjadi takut berkarya dan berkolaborasi dengan pemerintah karena khawatir dikriminalisasi,” kata Abduh. (M-011)
- Editor: Daton
