JAKARTA,MENITINI.COM – Wacana penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM) mendapat sorotan dari DPR RI. Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang secara menyeluruh agar tidak melenceng dari kondisi nyata di lapangan.
Menurut Ateng, target efisiensi BBM hingga 20 persen yang digaungkan pemerintah masih perlu diuji dengan perhitungan yang lebih akurat. Ia menegaskan bahwa kebijakan penghematan energi tidak boleh hanya berlandaskan asumsi, tetapi harus berbasis data dan analisis mendalam.
Ia menilai penerapan WFH satu hari dalam sepekan belum tentu berdampak signifikan terhadap penurunan konsumsi BBM. Pasalnya, potensi pergeseran aktivitas masyarakat justru bisa terjadi, dari mobilitas kerja ke aktivitas lain yang bersifat non-esensial.
“Tanpa pembatasan aktivitas seperti saat pandemi, masyarakat tetap akan bepergian. Bahkan, jika diterapkan mendekati akhir pekan, bisa memicu peningkatan perjalanan ke luar kota,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).
Selain aspek konsumsi energi, Ateng juga mengingatkan adanya dampak ekonomi yang berpotensi timbul. Ia menyoroti menurunnya aktivitas perkantoran dapat berdampak langsung pada pelaku usaha kecil, seperti pedagang kaki lima hingga pengemudi transportasi daring yang menggantungkan penghasilan di kawasan perkantoran.
Ia mengingatkan agar kebijakan penghematan energi tidak justru merugikan masyarakat kecil. “Jangan sampai niat menghemat energi malah memukul ekonomi rakyat yang bergantung pada aktivitas harian di pusat perkantoran,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut.
Di sisi lain, Ateng menilai kebijakan WFH juga tidak serta-merta menghilangkan biaya energi, melainkan hanya memindahkannya ke sektor rumah tangga. Peningkatan konsumsi listrik di rumah dinilai menjadi konsekuensi yang perlu diperhitungkan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada pembenahan sistem subsidi energi agar tepat sasaran. Menurutnya, persoalan utama bukan hanya pada besaran konsumsi, melainkan pada distribusi subsidi yang masih belum merata.
“Aturan penyaluran BBM bersubsidi harus diperketat, termasuk membatasi penggunaannya bagi kendaraan dengan kapasitas mesin besar,” ujarnya.
