AMBON, MENITINI – Mesin birokrasi Pemerintah Kota Ambon kembali bergerak. Sebanyak 224 pejabat administrator dan pejabat pengawas resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Wali Kota Ambon Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si di Pattimura Park Ambon, Jumat (11/9/2026).
Pelantikan dalam jumlah besar ini menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kota Ambon melakukan penataan birokrasi berbasis merit system, dengan menempatkan aparatur sesuai kapasitas, kompetensi, kinerja, serta kebutuhan organisasi.
Namun, di balik pelantikan tersebut, Wali Kota mengirim pesan tegas kepada seluruh pejabat yang baru menerima amanah: jabatan bukan sekadar posisi, melainkan tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui kerja nyata.
Wattimena menegaskan, proses pengangkatan dan penempatan pejabat dilakukan secara objektif dan selektif serta mengacu pada ketentuan kepegawaian yang berlaku.
Ia bahkan menepis anggapan bahwa pengisian jabatan dilakukan tanpa melalui mekanisme yang semestinya.
“Tidak ada yang diangkat tanpa melalui usulan kepala dinas. Kepala OPD yang lebih mengetahui kapasitas dan kinerja masing-masing ASN, sehingga usulan harus dilakukan secara objektif dan selektif,” tegas Wattimena.
Menurutnya, seluruh tahapan pengisian jabatan telah ditempuh sesuai mekanisme, termasuk pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk jabatan yang dipersyaratkan.
Dengan terisinya sejumlah posisi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, Pemkot Ambon berharap rantai pelayanan pemerintahan tidak lagi tersendat, terutama pada lini yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Kelurahan Jadi Titik Perhatian
Wali Kota secara khusus menyoroti kondisi aparatur di tingkat kelurahan. Menurutnya, kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan pemerintahan, sehingga penguatan sumber daya manusia menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Pemkot Ambon menargetkan setiap kelurahan memiliki sekitar tujuh hingga sepuluh pegawai guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal.
“Ujung tombak pelayanan kita ada pada kelurahan-kelurahan. Demikian juga kecamatan. Semua pegawai harus diisi untuk memastikan pelayanan publik pada tingkat terbawah berjalan dengan baik,” ujarnya.
Pesan itu sekaligus menjadi tantangan bagi para camat dan lurah yang kini memegang tanggung jawab langsung terhadap dinamika pemerintahan di wilayah masing-masing.
Wattimena meminta pengawasan dilakukan secara aktif dan berkelanjutan. Setiap persoalan yang muncul di tingkat kelurahan maupun kecamatan harus segera diketahui dan ditangani sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Lurah harus bertanggung jawab terhadap wilayahnya. Lakukan monitoring secara rutin, begitu juga camat melakukan pengawasan dan evaluasi. Kita lakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik,” tegasnya.
Jabatan Bukan Hadiah, Integritas Jadi Taruhan
Kepada 224 pejabat yang baru dilantik, Wattimena mengingatkan bahwa jabatan harus dimaknai sebagai amanah sekaligus kepercayaan.
Integritas, komitmen, konsistensi, kejujuran dan tanggung jawab menjadi modal utama yang harus dibawa dalam menjalankan tugas.
Para pejabat juga diminta bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi, membangun koordinasi, serta membimbing dan membina staf.
Wali Kota bahkan meminta para pejabat tidak menghindari persoalan. Sebaliknya, setiap masalah harus dihadapi dengan kemampuan mencari solusi.
Sebab, menurut Wattimena, kualitas seorang pejabat bukan hanya diukur dari posisi yang diduduki, tetapi dari seberapa besar kontribusinya terhadap organisasi dan masyarakat.
“Kalau mau menjadi pelaku sejarah yang baik, saatnya kita bekerja. Kita mau meninggalkan tugas dan tanggung jawab dengan sejarah yang baik atau buruk. Saya rasa kita semua memilih sejarah yang baik,” katanya.
Pimpinan OPD Diminta Beri Ruang
Wattimena juga meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberikan ruang dan kepercayaan kepada pejabat yang baru dilantik untuk membuktikan kemampuan mereka.
Menurutnya, pelantikan bukan hanya momentum pergantian atau pengisian jabatan, tetapi juga kesempatan bagi ASN untuk menunjukkan prestasi dan membangun karier melalui kinerja.
“Maknai jabatan ini sebagai amanah dan kepercayaan. Kerjakan dengan baik. Kalau bekerja dengan baik, kesempatan untuk berkembang dan mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar akan terbuka,” tandasnya.
Pelantikan 224 pejabat tersebut kini menjadi salah satu langkah penting Pemkot Ambon dalam memperkuat struktur birokrasi.
Tantangannya jelas: bukan lagi siapa yang duduk di kursi jabatan, tetapi apa yang mampu mereka kerjakan setelah dilantik.
Pemerintah Kota Ambon berharap para pejabat baru mampu memperkuat mesin birokrasi, mempercepat pelayanan publik, serta memastikan pembangunan berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kini, sumpah jabatan telah diucapkan. Saatnya kerja dan pembuktian dimulai. (M-009).