Wagub Bali Lantik Jurnalis Peduli Sampah Bali

Wakil Gubernur Bali, Cok Ace berfoto bersama dengan pengurus J2PS yang baru dilantik. (foto: M-011)
Wakil Gubernur Bali, Cok Ace berfoto bersama dengan pengurus J2PS yang baru dilantik. (foto: M-011)

KLUNGKUNG,MENITINI.COM-Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace melantik kepengurusan Jaringan Jurnalis Peduli Sampah (J2PS) Bali periode 2022-2025 di TOSS Center Karangdadi, Kecamatan Kusamba, Kabupaten Klungkung, Bali, Sabtu (29/10/2022).

J2PS beranggotakan wartawan yang konsern di bidang sampah di Bali mulai dari pengurangan hingga penanganan di sumber sampah. Anggotanya berasal dari puluhan wartawan media nasional dan lokal dari berbagai organisasi seperti PWI, AJI, SMSI, IJTI dan AMSI.

Selain dilantik, puluhan wartawan ini mengikuti diklat pemahaman jurnalis terhadap pengelolan sampah berbasis sumber dan penanganan percontohan di TOSS Center Karangdadi Kusamba, Klungkung. Pelantikan tersebut selain dihadiri oleh Wagub Bali, juga dihadiri oleh Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung, Ketua Asosiasi Pengusaha Bali Nusra Putu Ivan Yunanta, serta berbagai undangan lainnya.

BACA JUGA:  Geger! WNA Turki Ditemukan Setelah Tiga Hari Terombang Ambing di Tengah Laut
Advertisements
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati menyalami pengurus J2PS yang baru dilantik. (foto: M-011)

Ketua J2PS Apollo K Daton mengatakan, selama ini penanganan sampah di Bali mulai hulu ke hilir menyisakan banyak masalah. Banyak regulasi dan kebijakan yang dibuat dalam hal penanganan sampah, namun hasilnya belum maksimal. Disinilah sesungguhnya peran media untuk tampil melakukan kontrol.

“Sudah banyak peraturan yang mengatur soal pemilahan sampah. Tapi tidak ada wasit yang mengawasi pelaksanaan peraturan pemilahan sampah ini di lapangan,” katanya. 

Menurutnya, masyarakat harus disadarkan dengan edukasi dan sosialisasi, dan juga diingatkan dengan penegakan hukum agar program pemilahan sampah ini berhasil. “Sehingga apabila dibarengi dengan penegakan hukum, maka akan ada sense of urgency; di mana orang akan dipaksa betul-betul mengurus sampah dengan baik,” tegasnya.

Di pihak lain, menurut Apollo, isu lingkungan di Indonesia termasuk di Bali belum mendapat tempat yang layak di ruang redaksi media seperti media cetak, elektronik dan online. Agenda redaksi media belum banyak berpihak pada isu lingkungan. Fenomena ini dapat disimak pada pemberitaan yang disajikan oleh media terhadap isu-isu lingkungan yang tidak terlalu besar porsinya. Pemberitaan yang lazim dilakukan oleh media justru pada kerusakan lingkungan (di hilir) bukan pada penyebabnya (di hulu). “Media lebih reaktif pada peristiwa yang sifatnya sesaat seperti isu politik, ekonomi dan demokratisasi, dan memarginalkan isu-isu dan persoalan lingkungan,” ucapnya. Ia menambahkan, sebagai wartawan tidak boleh lelah untuk terus menerus mensosialisasikan dan mengkomunikasikan soal pemilihan, pemilahan dan pengelolaan sampah. 

Sementara Wakil Gubernur Bali Cok Ace mengatakan, media sangat berperan dalam penanganan sampah di Bali. Tugas media lebih kepada edukasi dan sosialisasi. Terutama soal pemilahan sampah dan pengurangan sampah berbasis sumber sampah di rumah tangga. Selain itu isu kesehatan juga menjadi penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat. “Sebab untuk konteks Bali, jangan sampai isu sampah menyeret industri pariwisata. Karena kalau kita hanya berpikir soal sampah yang berdampak pada pariwisata maka tidak akan selesai. Harus dimulai dari hulu, dari orang perorang, dari rumah tangga. Karena sampah juga berhubungan erat dengan kesehatan pribadi dan keluarga yang ada di rumah tangga,” ujarnya.

Bila media sudah mampu membawa isu sampah ke keluarga sebagai sumber, maka Bali akan bersih, asri dan indah. Sebab peran masyarakat sangat sentral dalam penanganan sampah. Ia mencontohkan, banyak ajaran Hindu dan kearifan lokal Bali tentang pengolahan sampah yang terdegradasi dengan arus globalisasi. Kearifan lokal soal bumi sebagai simbol ibu pertiwi kehilangan makna karena ditelan globalisasi. “Kalau kita pegang betul kearifan lokal Bali, maka tidak akan ada orang yang mengotori bumi dengan membuang sampah sembarangan. Sebab bumi adalah simbol ibu yang memberikan kehidupan. Mengotori bumi itu sama dengan merusak kehidupan sendiri. Kebenaran inilah yang sudah hilang saat ini,” ujarnya.

Dalam diklat sendiri menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Founder Bali Waste Cycle yang juga Ketua APSI Bali Nusra Putu Ivan Yunatana dan General Manager Indonesia Packaging Recovery Organization (IPRO), Zul Martini Indrawati. M-006