JAKARTA,MENITINI.COM-Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti serius mundurnya 1.967 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024. Menurutnya, fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa sistem rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) harus dievaluasi menyeluruh.
“Proses rekrutmen CPNS tidak boleh hanya bersifat administratif. Harus ada evaluasi menyeluruh dengan perencanaan matang dan pendekatan yang lebih strategis, mulai dari penyusunan formasi hingga penempatan akhir. Kalau tidak, kita akan terus menghadapi persoalan seperti ini,” ujar Puan Maharani seperti dikutip Parlementaria, Jumat (25/4/2025).
Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat, ribuan CPNS tersebut mundur dengan alasan mulai dari gaji yang dianggap kecil hingga penempatan yang jauh dari pilihan awal. Banyak CPNS yang semula tidak diterima di formasi pilihannya, namun akhirnya diterima melalui skema optimalisasi di daerah lain yang kekurangan pelamar.
Sebagai contoh, seorang pelamar dosen yang gagal di Universitas Negeri Jember (Unej) malah diterima di Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang semula tidak memiliki pelamar.
Tak hanya itu, kementerian dan lembaga yang mengalami pengunduran diri CPNS dalam jumlah besar antara lain Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Bawaslu, serta Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PKP).
Perlu Perencanaan dan Pendekatan yang Lebih Manusiawi
Puan menilai banyaknya pengunduran diri ini menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan rekrutmen. Jika tidak segera diperbaiki, negara bisa kehilangan potensi sumber daya manusia (SDM) berkualitas.
“Negara bisa kehilangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperkuat pelayanan publik. Ini tantangan nyata bagi kita semua,” ucap mantan Menko PMK tersebut.
Ia mendorong Kementerian PAN-RB dan BKN untuk melakukan reformasi sistem rekrutmen, mulai dari transparansi informasi, penempatan berbasis minat dan kompetensi, hingga pemberian insentif dan jaminan karier yang adil, terutama untuk formasi di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
“Penempatan ASN, terutama di daerah 3T, harus disertai dengan insentif yang layak, peluang pengembangan karier yang adil, serta infrastruktur yang mendukung agar mereka bisa bekerja dengan optimal dan hidup dengan layak,” terang Puan.
Transformasi ASN Menjawab Harapan Generasi Muda
Puan juga mengingatkan bahwa ketertarikan generasi muda untuk menjadi PNS tidak bisa lagi hanya mengandalkan iming-iming stabilitas dan pensiun. Generasi muda kini mencari makna dalam pekerjaan, peluang untuk berkembang, dan kualitas hidup yang seimbang.
“Kalau negara ingin menarik SDM terbaik, maka sistem ASN juga harus bertransformasi menjadi sistem yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman,” katanya.
“Kalau proses rekrutmen ASN masih bertumpu pada cara-cara lama, jangan heran kalau generasi muda memilih mundur,” tambah politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Sebagai mitra pemerintah, DPR RI memastikan akan terus mengawal perbaikan manajemen ASN melalui pengawasan dan legislasi. Puan menegaskan, regenerasi birokrasi harus menjadi prioritas agar pelayanan publik tetap kuat dan berdaya saing.
“Kita tidak bisa membiarkan birokrasi kehilangan regenerasi. Jika ini tidak segera dibenahi, maka pelayanan publik yang seharusnya menjadi wajah kehadiran negara di tengah rakyat akan kehilangan daya saing,” tutup Puan Maharani.*
- Editor: Daton
