JAKARTA, MENITINI.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjalankan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, khususnya di sektor perumahan dan permukiman. Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai dipanggil Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Maruarar melaporkan sejumlah capaian strategis kementeriannya, di antaranya realisasi serapan anggaran dan pelaksanaan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Yang pertama, kami laporkan bahwa serapan anggaran sampai hari ini sudah mencapai 70 persen. Yang kedua, rumah subsidi dari kuota 350 ribu unit sudah terserap sekitar 205 ribu unit. Dan yang ketiga, arahan Presiden jelas, yaitu menjalankan kebijakan yang pro rakyat,” ujar Maruarar.
Sesuai arahan Presiden Prabowo, pemerintah telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)—yang sebelumnya dikenal sebagai IMB—juga digratiskan untuk kelompok masyarakat tersebut.
“PBG sekarang gratis, dan hal ini sudah dijalankan oleh para bupati dan wali kota dengan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.
Lebih lanjut, Maruarar mengungkapkan bahwa pemerintah menjaga bunga rumah subsidi tetap di level 5 persen sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat kecil di tengah dinamika ekonomi global. Pemerintah juga memperkuat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.
“Kita tahu rakyat kita yang punya rumah tapi tidak layak huni jumlahnya 26,9 juta. Tahun ini, negara membantu renovasi 45 ribu rumah agar menjadi layak huni. Tahun depan, Bapak Presiden meningkatkan jumlahnya secara signifikan menjadi 400 ribu rumah,” tutur Maruarar.
Menteri PKP menambahkan, pembangunan rumah rakyat turut menggerakkan ekonomi di tingkat bawah, mulai dari penjual makanan di sekitar proyek hingga pedagang bahan bangunan dan pelaku industri pendukung lainnya.
Langkah-langkah ini, kata Maruarar, merupakan wujud nyata arahan Presiden Prabowo agar program perumahan menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat kecil.*
- Editor: Daton
