JAKARTA, MENITINI.COM – Kapolri Jendral Idham Aziz menerbitkan surat telegram yang berisi 4 kejahatan yang harus dicegah dan ditindak di masa pandemic Covid-19 . Perintah ini sekaligus mendukung kebijakan Pemerintah soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB). “Ya, benar,” kata Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo soaal surat telegram, Minggu (5/4/2020).
Surat telegram bernomor ST/1098/IV/HUK.7.1./2020 ini ditandatangani Sigit atas nama Kapolri dan diterbitkan pada Sabtu, 4 April 2020.
Pertama, kejahatan kriminal jalanan saat arus mudik, kerusuhan/penjarahan yang dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 362, 363, 365, 406 dan 170. Kedua, tindak pidana menolak atau melawan perintah petugas yang berwenang yang pelanggarannya diatur dalam Pasal 212 dan 218 KUHP dan tindak pidana menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Ketiga, tindak pidana menghambat kemudahan yang bunti pelanggarannya diatur dalam Pasal 77 juncto 50 ayat 1 dan Pasal 79 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Keempat, tindak pidana tidak mematuhi atau menghalangi penyelenggara karantina kesehatan sebagaimana pelanggarannya diatur dalam Pasal 93 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.
Jendral Idham Azis memberi 10 butir pedoman penanganan perkara, yaitu:
1. Melakukan identifikasi dan
pemetaan serta penilaian dalam rangka memperoleh gambaran pelaku kejahatan yang
memanfaatkan situasi wabah COVID-19.
2. Berkoordinasi dengan pemda maupun perusahaan untuk memasang CCTV di lokasi
yang rawan terjadinya kejahatan/penjarahan.
3. Melaksanakan kegiatan kampanye perang terhadap street crime untuk dapat
dukungan dan partisipasi masyarakat.
4. Antisipasi modus operandi kejahatan terhadap orang yang berpura-pura menjadi
petugas disinfektan.
5. Antisipasi adanya penolakan pemakaman korban COVID019.
6. Aktifkan kring serse di jajaran.
7. Laksanakan giat dengan sasaran street crime, pungutan liar dan premanisme.
8. Agar penyidik dinamis dan adaptif dalam antisipasi metamorfosis ancaman dan
kejahatan yang semakin kompleks di Indonesia seperti media sosial yang
timbulkan dampak negatif terhadap kinerja polri dengan konten hoax, hatespeech
yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
9. Melakukan penegakan hukum bila menemukan pelanggaran hukum di jajaran.
10. Ekspose setiap hasil pengungkapan perkara guna memberi efek deteren
terhadap pelaku lainnya. “Surat telegram ini bersifat petunjuk dan arahan
sekaligus perintah untuk dipedomani dan dilaksanakan,” ujar Idham.
Surat Telegram soal Kejahatan Bahan Pokok
Selain itu ada juga surat telegram yang membahas khusus soal ketersediaan bahan pokok dan proses distribusinya, di mana jajaran reserse dimintai mewaspadai pelaku-pelaku kejahatan yang memainkan harga dan melakukan penimbunan. Serta menghalangi dan menghambat jalur distribusi bahan pokok.
Surat telegram itu bernomor ST/1099/IV/HUK.7.1./2020 yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo atas nama Kapolri dan diterbitkan pada Sabtu, 4 April 2020.
Anggota reserse diminta mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
1. Melakukan identifikasi dan pemetaan serta
penilaian dalam rangka memperoleh gambaran pelaku kejahatan yang memanfaatkan
situasi wabah COVID-19.
2. Melakukan kerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk menjamin
ketersediaan kebutuhan bahan pokok.
3. Melaksanakan kegiatan kampanye terhadap ketersediaan dan distribusi untuk
dapat dukungan dan partisipasi masyarakat.
4. Gangguan pada komoditi gula, untuk dilaksanakan percepatan proses impor dan
merubahperutkan raw sugar untuk gula kristal rafinasi menjadi gula kristla
putih. Sedangkan untuk komoditas bawang putih dan bawang bombay dilakukan
dengan mendorong importir merealisasikan impor tanpa rekomendasi izin produk
hortikultura dan surat perizinan impor.
5. Melakukan bantuan guna memperlancar serta mengawasi distribusi barang kebutuhan
pokok dari produsen, importir, gudang disrtibutor sampai dengan pasar dan
konsumen.
6. Agar penyidik dinamis dan adaptif dalam antisipasi metamorfosis ancaman dan
kejahatan yang semakin kompleks di Indonesia seperti media sosial yang
timbulkan dampak negatif terhadap kinerja polri dengan konten hoax, hatespeech
yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
7. Melakukan penegakan hukum bila menemukan pelanggaran hukum di jajaran.
8. Ekspose setiap hasil pengungkapan perkara guna memberi efek deteren terhadap
pelaku lainnya.
Surat Telegram soal Kejahatan Siber
Kemudian surat telegram itu bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo atas nama Kapolri dan diterbitkan pada Sabtu, 4 April 2020, membahas tentang kejahatan siber yang harus dicegah dan ditindak selama masa wabah Corona ini.
Tertulis, dalam kondisi saat ini bentuk pelanggaran atau kejahatan siber yang mungkin terjadi antara lain ketahanan akses data internet selama masa darurat; penyebaran hoax terkait Corona dan kebijakan pemerintah; penghinaan terhadap penguasa/presiden dan pejabat pemerintah; penipuan penjualan online masker, alat pelindung diri (APD), antiseptik, obat-obatan lainnya dan disinfektan; tidak mematuhi penyelenggara karantina kesehatan atau menghalanginya.
Anggota reserse diminta mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi dengan
penyedia jasa internet di wilayah masing-masing.
2. Membantu memberikan akses kepada penyedia jasa internet yang akan melakukan
perawatan rutin dan insidentil.
3. Memberikan dukungan kepada fungsi humas untuk mensosialisasikan kepada
masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah pusat dalam penanggulangan Covid-19.
4. Melaksanakan kegiatan kampanye perang terhadap cyber crime untuk dapat
dukungan dan partisipasi masyarakat.
5. Melaksanakan patroli siber untuk monitoring perkembangan situasi, serta
opini di ruang siber, dengan sasaran penyebaran hoax terkait Covid-19, hoax terkait kebijakan pemerintah
dalam mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19, penghinaan kepada
penguasa/presiden dan pejabat pemerintah, praktek penipuan penjualan online
alat-alat kesehatan, masker, APD, antiseptik, obat-obatan dan disinfektan.
6. Melaksanakan penegakan hukum secara tegas.
7. Ekspose setiap hasil pengungkapan perkara guna memberi efek deteren terhadap
pelaku lainnya. poll
Berita ini telah tayang di detik.com dengan judul “Kapolri Perintahkan Reserse Cegah-Tindak Kejahatan Ini di Masa Corona”
