YOGYAKARTA,MENITINI.COM-Percepatan pelayanan kepegawaian seperti pemangkasan proses bisnis Kenaikan Pangkat, pindah instansi atau Mutasi, dan penetapan Pensiun telah memberikan kemudahan terhadap layanan ASN di instansi wilayah kerja Kantor Regional IV BKN Makassar.
Hal itu didukung dengan proses integrasi sistem informasi kepegawaian antara BKN dengan seluruh instansi pemerintah melalui SIASN untuk mendorong terbentuknya satu data ASN.
Kepala Kanreg IV BKN Makassar, Andi Anto memaparkan data dukung percepatan layanan di lingkup instansi wilker Kanreg Makassar berupa progres layanan kepegawaian per tanggal 31 Agustus 2023, mulai dari Kenaikan Pangkat yang sudah ditetapkan Pertimbangan Teknis (Pertek) berjumlah 36.411 dari total usulan 39.628;
Mutasi atau pindah instansi yang sudah ditetapkan 100% untuk pusat ke daerah dan proses Pertek pindah instansi dalam satu Provinsi telah ditetapkan Perteknya sebanyak 748 dari total 863 usulan; serta penetapan NIP sebanyak 37.498 dari total usulan sebesar 37.683.
Dampak dari percepatan pelayanan kepegawaian di wilker Kanreg IV BKN juga dapat dilihat dari peningkatan penyelesaian Kenaikan Pangkat yang signifikan pada periode April 2023 yang ditetapkan lebih dari dua hari mencapai 15,1%, termasuk saat ini untuk periode Oktober 2023 turun menjadi 1,73% yang penyelesaiannya lebih dari dua hari.
“Kami berharap seluruh proses pelayanan yang kami berikan dapat terselesaikan dan terlayani dengan baik. Kami menyadari bahwa untuk mencapai titik optimal membutuhkan kerja sama dari Bapak/Ibu sekalian selaku stakeholder yang berada di wilayah kerja Kanreg IV BKN.
Komitmen pelayanan harus dapat kita bangun bersama-sama,” imbuhnya saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Percepatan Pelayanan Kepegawaian dan Persiapan Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023, Kamis (07/9/2023) di Yogyakarta.
Pernyataan Kepala Kanreg IV BKN Makassar tersebut juga didukung dengan imbauan Plt.
Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto yang mengikuti forum secara daring. Haryomo mengaitkan percepatan layanan kepegawaian yang dilakukan BKN sejak tahun lalu merupakan output dari arahan Presiden yang meminta agar reformasi birokrasi harus memberikan dampak dan bergerak cepat.
“Percepatan proses bisnis layanan kepegawaian saat ini juga didukung dengan terbitnya Peraturan BKN No. 4 Tahun 2023 tentang Perioderisasi Kenaikan Pangkat sebanyak 6 kali dalam setahun,” terangnya.
Selain itu menurutnya Integrasi layanan kepegawaian antara BKN dengan seluruh instansi pemerintah juga sekaligus mendorong terbentuknya satu data ASN sebagaimana diamanatkan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Terkait pelaksanaan seleksi CASN 2023 mendatang, Haryomo meminta seluruh instansi pemerintah daerah untuk mempersiapkan dan melaksanakan seluruh proses seleksi CASN dengan penuh tanggung jawab dan dengan integritas tinggi.
Terutama untuk menghindari dan meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mencederai proses seleksi, serta berupaya untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam proses seleksi.
Forum evaluasi pengelola kepegawaian se-wilker Kanreg IV BKN Makassar ini juga diiringi dengan diskusi panel yang melibatkan Direktur Pengadaan dan Kepangkatan BKN, Sri Widayanti terkait mekanisme pengadaan CASN Tahun 2023 dan Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi BKN, Soni Sultana yang membawakan materi tentang teknis persiapan pelaksanaan CASN Tahun 2023.
Forum evaluasi diakhiri dengan penyerahan BKN Award Tahun 2023 kepada enam instansi daerah di wilker Kanreg BKN Makassar yang sebelumnya telah diumumkan pada Rakornas Kepegawaian 2023 yakni meliputi Pemkab Wajo, Pemprov Maluku, Pemkot Tual, Pemkab Mamuju Tengah, Pemkab Morowali, dan Pemkab Soppeng, yang diserahkan secara langsung oleh Deputi Bidang Sistem Informasi BKN, Suharmen. *
Editor: Daton
By
By
