JIMBARAN, MENITINI.COM – Bendesa Adat Ungasan yang juga anggota DPRD Provinsi Bali, I Wayan Disel Astawa menegaskan, dirinya keberanian pemerintah, khususnya Pemprov Bali dan Pemkab Badung membuka kran pariwisata untuk mendatangkan turis mancanegara.
“Harus ada keberanian dalam memutuskan kebijakan berkaitan dengan pemulihan sektor jasa pariwisata. Tetap kedepankan Prokes (protokol kesehatan, red) yang ketat,” kata Wayan Disel Astawa saat dihubungi, Minggu (14/2/2021).
Ia mengapresiasi upaya pemerintah menangani dampak dan kasus pandemi Covid-19 selama ini. Hanya saja penerapan pola Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) belum maksimal dan hingga PPKM tahap ketiga, juga terbukti belum berhasil menurunkan jumlah kasus pasien Covid-19 di Bali.
Sebagai tokoh masyarakat dan anggota DPRD, ia mendorong Pemprov Bali dan Pemkab Badung berani bersikap, untuk membuka pelan-pelan pariwisata, sehingga perekonomian Bali bisa berjalan. “Kalau ada yang sakit, kan rumah sakit tersedia dan hotel-hotel yang selama ini tutup bisa dipakai karantina dengan disubsidi pemerintah, sehingga semua sektor ada kehidupan. Sedangkan di perbatasan seperti Gilimanuk dijaga ketat. Jangan sampai ada celah lalai dengan prokes. Dengan demikian kita bisa hidup new normal berdampingan dengan wabah pandemi. Saya kira semua masyarakat tidak ingin sakit dan mati,” tandas Disel.
Selain upaya secara sekala, juga perlu dilanjutkan upaya niskala sesuai keyakinan umat Hindu dengan konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“Tujuannya memohon kepada Ida Betara Kahyangan Tiga di masing-masing desa adat, Dang Kahyangan, dan Kahyangan Jagad sebagai bentuk srada dan bhakti kita agar badai wabah segera berhakhir,” jelasnya.
Apalagi pandemi Covid-19 ini, tidak bisa ditentukan kapan bisa berakhir, namun ekonomi Bali harus terus bergerak, sekaligus kesehatan harus tetap terjaga. “Mari kita sepakat untuk Bali bangkit, karena wisata Bali tidak bisa lepas dari kunjungan wisata yang datang.
Lain halnya daerah lain ada sumber daya alam, ada pabrik-pabrik tentu mereka bisa jalan dan hotelnya juga jalan karena tamu datang dan menginap urusan bisnis. Tapi kalau ke Bali orangnya yang datang kan urusan lain,” kata Disel.
Ia  kembali menegaskan,  harus ada keberanian pemerintah membuka pariwisata Bali dengan prokes yang ketat. “Bukan hanya membatasi kegiatan. Penekanannya ada di pelaksanaan prokesnya. Karena masyarakat sudah setahun diam dan pengusaha hotel juga tiarap. Sedangkan pemerintah harus hidup karena pajak,” tegasnya.edi/poll
