Partai Gerindra Tak Ngotot Soal Posisi Ketua MPR

Farry Francis, Ketua Fraksi Gerindra DPR RI

JAKARTA, MENITINI.COM-Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fary Djemi Francis, menegaskan, pihaknya tidak penting siapa dan dari partai apa yang menjadi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masa bakti 2019-2024 mendatang.

“Bagi kami yang jelas, visi besar dalam bernegara harus berjalan sesuai cita-cita para pendiri bangsa,” kata Fary, demikian ia disapa dalam Diskusi Empat Pilar MPR  dengan topik ‘Musyawarah Mufakat Untuk Pimpinan MPR’ di Media Center DPR, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,  Rabu (24/7/2019).

Dikatakan kalau sekarang sudah mulai ramai tentang siapa pimpinan dan sebagainya. Apalagi muncul hitungan ada  koalisi 02, nanti ada paket koalisi  01 dan ada yang menggabungkan 01 dan 02.  “Itu berarti kita kembali lagi menentang tokoh besar pak Jokowi dan pak Prabowo untuk menyatukan bangsa. Tidak ada lagi 01 dan 02 dan wadahnya ada di MPR,” jelasnya.

BACA JUGA:  Tabrak Empat Regulasi, Sejumlah ASN Jadi Pengurus KONI Bali

Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini, selama 10 tahun terakhir ini lancar aja. Walaupun ketua MPR yaitu dari partai non pemerintah.  “Sudah disampaikan almarhum bapak Taufik Kiemas memimpin lima tahun aman dan lancar, dan memang ada ketokohan yang khusus untuk beliau. Tetapi bapak Zulkifli Hasan juga  awalnya sebagai partai di luar pemerintah memimpin selama lima tahun aman-aman saja,” urai legislator dari daerah pemilihan NTT 2 itu. 

Dijelaskan, bukan tergantung figurnya pimpinan MPR tetapi bagaimana 560 tambah dengan anggota DPD 136 itu. Itu memahami peran bahwa di MPR itu adalah bagaimana tugas tanggung jawab kita untuk menjaga NKRI,  menjaga Pancasila ini untuk menjadi  kekuatan kita bersama, itu poin saya yang pertama.“Bagi kami,  tidak etis bicara tentang apa namanya pimpinan apalagi bagi-bagi, apa namanya kursi pimpinan di MPR kalau di DPR sudah diatur silahkan saja,” bebernya. 

BACA JUGA:  Bersiap Menuju 2024, KIB Mulai Lakukan Konsolidasi dan Deklarasi di Jabar

Selain itu kata dia, konsep rekonsiliasi yang dimaksudkan adalah bagaimana agar visi, program-program kerja yang terbaik dari 01 Jokowi dan 02 Prabowo, itu saling melengkapi. Tentunya, yang baik kita akan dukung dan  sebagainya

“Tapi kita harus jujur juga ada catatan yang masih kurang dan kita  menawarkan program yang kurang itu. Oleh karena itu maka konsep rekonsiliasinya itu. Bukan hanya berkaitan dengan bagi-bagi kursi. Tetapi bagaimana program-program unggulan untuk bangsa dan negara ini itu bisa dipadukan,” tutup Fary. domi lewuk 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*