MATARAM, MENITINI.COM – Potensi perikanan dan kelautan yang dimiliki provinsi NTB, saat ini relatif sangat besar.
Hanya saja, pemprov setempat belum optimal untuk memanfaatkan potensi tersebut.
Padahal, pemprov telah memiliki regulasi berupa Perda Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2024-2044, yang fokus pengembangan kawasan di NTB harus berdasarkan pemetaan kawasan yang memiliki potensi.
Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB Megawati Lestari mengatakan bahwa optimalisasi sektor perikanan laut, akan bisa menjadi solusi atas berbagai permasalahan. Mulai kemiskinan hingga mengatasi kekurangan gizi.
“Potensi kelautan NTB sangat besar. Ini karena NTB terdiri dari dua pulau yakni, Pulau Lombok dan Sumbawa tapi sayang belum dimanfaatkan secara optimal,” ujar Megawati, Kamis (30/1/2025).
Politisi Golkar ini mengaku ingin fokus memperjuangkan nasib nelayan di NTB, sebab meski memiliki perairan laut yang cukup luas. Namun hingga kini, kesejahteraan nelayan masih jauh dari harapan.
Padahal, dengan potensi perairan laut mencapai 2.388.501 hektar, terdiri dari perairan pesisir sejauh 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas dan 401 pulau-pulau kecil, maka tidak seharusnya nelayan di NTB masuk dalam salah satu kluster penyumbang kemiskinan.
“Kenapa saya dan bu Hajjah Rohani hari ini, menemui Ustad Johan Rosihan selaku Anggota Komisi IV DPR RI. Ini tidak lain agar kita menjemput bola bagaimana ada program dari pusat bisa masuk ke NTB melalui kelompok-kelompok nelayan dan komunitasnya di APBN 2025,” kata Megawati.
Ia menjelaskan, posisi maritim NTB juga sangat strategis yakni berada di tengah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, di mana alur laut ini merupakan salah satu jalur penting yang melintasi kepulauan Indonesia.
Karena itu, sudah seharusnya pembangunan daerah mulai difokuskan pada sektor perikanan dan kelautan.
Mengingat, visi pembangunan jangka panjang Bumi Gora telah termaktub jelas, yaitu mewujudkan NTB menjadi provinsi kepulauan yang maju, kuat, aman berkelanjutan dan sejahtera.
Hal ini dikenal sebagai Visi NTB Emas 2045. “Kalau sudah potensi laut kita masuk di jalur ALKI II, tentunya pengawasan laut juga harus lebih ditingkatkan. Ini agar banyaknya konflik di kelautan dan perikanan. Salah satunya, pencurian ikan di perairan NTB bisa mulai dihindari,” tegas Megawati. M-003
- Editor: Daton
