BALI, MENITINI.COM – Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trangsmigrasi ( Kemendes PDTT), Budie Arie Setiadi menyebut, dari total 122 daerah tertinggal, 102 di antaranya berada di bagian Timur Indonesia. Artinya hanya 20 daerah tertinggal saja yang ada di Indonesia bagian Barat dan Tengah.
Sebanyak 84 persen dari sebaran daerah tertinggal berada di Indonesia Timur. Kondisi itu terjadi karena kesenjangan pembangunan ekonomi.
“Terdapat 122 kabupaten atau daerah tertinggal yang 84 persen di antaranya atau 102 Kabupaten ada di kawasan Timur. Jadi bisa dibayangkan kesenjangan pembangunan ekonomi Indonesia,” katanya lewat konferensi video Jumat (12/6/2020).
Budie menyatakan pemerintah berkomitmen mengentaskan peta wilayah tertinggal, namun ia tak mau menyebut target pasti yang ingin dicapai pemerintah. “Target secepat-cepatnya seluruh desa di Indonesia harus memiliki listrik. Sedangkan untuk akses internet diharapkan dalam beberapa tahun ke depan akan terpenuhi,” katanya
Penumpukan tersebut, katanya, dipicu oleh permasalahan mengakar dari minimnya akses listrik hingga internet di kawasan Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.
Tercatat masih ada 433 desa di Indonesia Timur yang belum dialiri listrik. Rincinya, 325 desa ada di Papua, 102 di antaranya di Papua Barat, 5 desa di NTT dan satu desa di Maluku.
Sementara, dari 14.265 desa yang mengecap fasilitas listrik, baru 54 persen yang menggunakan jasa PLN. Sisanya sebesar 19,6 persen menggunakan aliran listrik mandiri, 23,2 persen non-PLN dan 3 persen lainnya belum berlistrik.
“Dari Peta Kelistrikan di 14.265 desa register Maluku Papua Nusa Tenggara di mana PLN baru 54 persen, sementara yang mandiri (LTSHE) dan non PLN dan ada 3 persen yang belum berlistrik,” kata Budie.
Untuk akses internet, dari total 13.577 desa yang belum memiliki akses internet, Papua dan Papua Barat menjadi wilayah yang paling memprihatinkan. Rincinya, sebanyak 4.506 desa berada di kawasan Papua Barat dan 1.363 di Papua.
Kedua faktor tersebut, lanjutnya, cukup untuk menghambat pembangunan ekonomi di Indonesia Timur. Keterbatasan akses menghambat masyarakat wilayah tertinggal untuk mengecap pendidikan berbasis teknologi atau merambah pangsa usaha e-commerce.
Ia pun pesimis jika keinginan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mencanangkan pendidikan berbasis teknologi dapat dinikmati mereka di daerah tertinggal. “Pak Mendikbud mau ada pendidikan internet tapi ini desa bagaimana nasibnya belum punya saluran akses pendidikan?” katanya.
Ia menambahkan data tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal 2015-2019. Selama periode kerja tersebut, pemerintah, katanya, telah berhasil mengentaskan 62 kabupaten dari 122 kabupaten tersebut. poll
