Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan hak tersebut. Usulan itu berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran dan persoalan dokumen yang menjadi bagian dari proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden.
Dengan penyerahan surat secara resmi kepada MPR, proses selanjutnya berada dalam ranah kelembagaan MPR sesuai ketentuan konstitusi.
Meski demikian, penyerahan surat pengunduran diri tersebut tidak serta-merta menjadikan jabatan Wakil Presiden kosong secara otomatis. Proses pemberhentian dan pengisian jabatan harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku. (M-011)
- Editor: Daton
Halaman 2 dari 2