DENPASAR, MENITINI.COM – Pemerintah Kota Denpasar memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan memantau perkembangan harga sejumlah komoditas pangan yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Teknis Penanganan Inflasi Kota Denpasar yang dipimpin Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa di Kantor Wali Kota Denpasar, Selasa (22/9).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam Rapat Koordinasi Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026. Pemerintah daerah diminta menyesuaikan langkah pengendalian dengan kondisi masing-masing daerah serta melaporkannya kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat.
Asisten II Sekretariat Daerah Kota Denpasar Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ida Bagus Alit Adhi Merta, mengatakan perkembangan inflasi menjadi salah satu dasar dalam menentukan intervensi pemerintah.
Dalam rapat disebutkan, angka inflasi tercatat sebesar 3,64 persen. Angka tersebut berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi 1 persen. Denpasar juga tercatat berada di urutan ke-24 kabupaten/kota secara nasional berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat.
“Tren inflasi pada Agustus juga menjadi perhatian. Angka tersebut cukup tinggi jika dibandingkan dengan kondisi pada Agustus 2024 dan Agustus 2025,” ujar Alit Adhi Merta.
Ia mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian menjelang periode Natal dan Tahun Baru, termasuk dengan mempertimbangkan faktor iklim yang dapat memengaruhi ketersediaan sejumlah komoditas.
Memasuki September, beberapa komoditas yang turut memberikan tekanan terhadap perkembangan harga antara lain beras, minyak goreng, telur ayam ras, kangkung, daging sapi, cabai rawit merah, daging babi, dan jeruk lokal.
Pergerakan harga komoditas tersebut dipantau secara berkala oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), termasuk melalui koordinasi dengan pasar dan distributor.
Pemkot Denpasar juga telah melakukan sejumlah langkah, seperti pemantauan harga harian, inspeksi ke pasar dan distributor, pasar murah, serta pasar pangan. Upaya tersebut dibarengi dengan koordinasi bersama daerah penghasil komoditas untuk menjaga pasokan dan kelancaran distribusi.
Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa meminta pelaksanaan pasar murah dilakukan berdasarkan data perkembangan inflasi dan kebutuhan masyarakat.
“Kita harus melihat data inflasi lima tahun ke belakang. Dari sana kita bisa mengetahui pola dan komoditas apa yang biasanya mengalami kenaikan, sehingga pelaksanaan pasar murah benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Menurut Arya Wibawa, intervensi pemerintah perlu diarahkan pada komoditas yang sedang mengalami kenaikan harga. Dengan demikian, pasar murah tidak sekadar menjadi agenda rutin, tetapi dapat memberikan dampak terhadap stabilitas harga.
Ia juga menyoroti kebutuhan masyarakat terhadap sarana upacara keagamaan, termasuk canang. Pemkot Denpasar membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perbankan daerah, untuk membantu menjaga keterjangkauan harga kebutuhan tersebut.
Sementara itu, Dinas Pertanian terus melakukan langkah antisipasi melalui peningkatan produksi komoditas hortikultura, seperti cabai dan bawang. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus mengantisipasi potensi kenaikan harga.
Arya Wibawa meminta seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam pengendalian inflasi memperkuat koordinasi dan menggunakan data sebagai dasar pengambilan langkah.
“Kalau ada komoditas yang naik, itu yang harus kita intervensi. Ketika harga mulai naik, kita lakukan langkah untuk menekan agar kembali turun,” ujarnya. (M-011)
- Editor: Daton