Dapat Alokasi APBN Rp23,604 Triliun, Ini Program Prioritas Pemprov Bali

DENPASAR,MENITINI.COM-Pemerintah Provinsi Bali menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) 2024 dengan total belanja negara sebanyak Rp23,604 triliun.

Penjabat (Pj) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, mengingatkan agar belanja negara yang dikucurkan itu digunakan sesuai prioritas dan fokus pada hasil.

Mahendra Jaya mengatakan, dana DIPA dan TKD dialokasikan untuk mendukung terlaksanakan program prioritas pada tahun 2024 yaitu pengurangan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrim dan penurunan prevalensi stunting dengan melakukan pemutakhiran data untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial melalui intervensi kolaboratif.

Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan untuk meningkatkan daya saing dan penguatan rantai pasok serta daya saing usaha dengan menciptakan iklim investasi yang ramah, kondusif, meningkatkan daya saing UMKM, koperasi, pertanian serta kelautan perikanan.

BACA JUGA:  Bupati Tamba Hadiri High Level Meeting Bersama TPID dan TP2DD Provinsi Bali

“Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar juga menjadi program prioritas pemerintah di tahun mendatang,” ujar penjabat gubernur. Ia juga mengingatkan arahan Presiden Jokowi, agar dana DIPA dan TKD digunakan dengan disiplin, teliti, efisien dan efektif.

“Belanja harus sesuai prioritas dengan fokus pada hasil, tingkatkan transparansi dan akuntabilitas dan tidak boleh ada korupsi,” imbuhnya. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah dan percepatan eksekusi pelaksanaan anggaran di awal tahun sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bali Teguh Dwi Nugroho menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 2020 hingga penghujung tahun 2023, APBN menjadi instrumen yang sangat diandalkan dalam menghadapi gejolak seperti pandemi serta kenaikan harga energi dan pangan.

BACA JUGA:  Lantik Direksi Perumda Pasar dan Pangan MGS, Ini Kata Bupati Giri Prasta

Lebih dari itu, APBN juga berperan penting dalam pemulihan ekonomi serta melindungi masyarakat. Ditambahkan olehnya, bagi Daerah Bali, APBN Tahun 2023 telah menghasilkan output penting dalam mengakselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

“Output itu antara lain sejumlah pembangunan infrastruktur seperti Pelabuhan Sanur, Shortcut Mengwitani, Bendungan Sidan, Penataan Kawasan Pura Agung Besakih serta pembangunan jalan dan jembatan yang manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat,” urainya.

Pada bagian lain, Dwi Nugroho menginformasikan bahwa kebijakan fiskal 2024 mengusung tema “Mendukung Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Sejalan dengan tema itu, APBN 2024 didesain untuk akselerasi transformasi ekonomi, sehingga dapat lebih berperan dalam melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global seperti stabilisasi harga pangan, ketahanan energi dan pengendalian inflasi. Selain itu, APBN sebagai instrumen dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, penuPBNrunan kemiskinan ekstrem, stunting, dan kesenjangan.

BACA JUGA:  Penemuan Korban Tenggelam di Pantai Berawa Canggu, Badung

Penyerahan DIPA dan TKD secara digital ditandai dengan penyentuhan gawai oleh Pj. Gubernur Mahendra Jaya yang disaksikan Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama dan Kakanwil DJPb Bali Teguh Dwi Nugroho. Acara juga diisi dengan penandatanganan pakta integritas oleh Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Instansi Vertikal dan Bupati/Walikota se-Bali atau pejabat yang mewakili. (M-003)

  • Editor: Daton