BADUNG,MENITINI.COM – Pemerintah Kabupaten Badung terus memperkuat upaya menjaga kebersihan lingkungan pesisir. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memimpin langsung kegiatan gotong-royong pembersihan lingkungan (korve) di kawasan Pantai Munggu, Kecamatan Mengwi, Jumat (13/3/2026).
Kegiatan bersih-bersih pantai tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkab Badung dalam memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber sekaligus menjaga kualitas lingkungan pesisir yang menjadi penopang utama sektor pariwisata.
Selain memimpin aksi korve, Bupati Adi Arnawa juga menyerahkan bantuan tong komposter kepada lima kelurahan di Kecamatan Mengwi. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat melakukan pemilahan dan pengolahan sampah organik sejak dari tingkat rumah tangga.
Usai kegiatan, Bupati juga meninjau kawasan parkir Pantai Munggu serta pembangunan Gedung Kantor Polairud Polres Badung sebagai bagian dari upaya memperkuat infrastruktur keamanan di kawasan pesisir.
Dalam arahannya saat apel persiapan korve, Adi Arnawa menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
“Kehadiran kita semua di Pantai Munggu untuk melaksanakan gotong-royong pembersihan pantai merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga kebersihan wilayah Kabupaten Badung,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kegiatan bersih-bersih lingkungan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan harus menjadi gerakan berkelanjutan yang mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah.
“Kegiatan seperti ini tidak boleh hanya simbolik. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan sampah, terutama melalui pemilahan sejak dari sumbernya,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan sampah masih menjadi salah satu tantangan strategis di Kabupaten Badung. Karena itu, penanganannya memerlukan langkah yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan melibatkan seluruh komponen masyarakat.
Adi Arnawa menambahkan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan serta partisipasi aktif masyarakat.
