TOKYO, MENITINI.COM – Jepang mengumumkan kondisi darurat nasional terkait wabah virus corona. Kebijakan ini berbeda dengan lockdown di negara-negara lainnya. Keputusan tersebut rencananya diumumkan secara resmi oleh Perdana Menteri Shinzo Abe pada Selasa (7/4/2020) dan mulai dijalankan Rabu (8/4/2020).
Situasi darurat nasional ini akan ditetapkan di beberapa wilayah termasuk Tokyo, di mana terdapat lonjakan kasus virus corona. Lantas seperti apa gambaran scenario darurat nasional yang diterapkan di Jepang? Berikut rangkuman yang disadur dari AFP.
- Area yang terpengaruh, Meski istilahnya darurat nasional, tapi penerapannya tidak secara nasional. Para ahli medis mempercayai da 7 area di mana Covid-19 menyebar dengan cepat dan berisiko membebani sistem perawatan kesehatan. Pada Senin (6/4/2020) Abe mengatakan kondisi darurat akan mencakup Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Saitama, pusat Osaka dan Hyogo, serta wilayah barat daya Fukuoka. Pada Februari Gubernur Hokkaido Utara sempat mengumumkan keadaan darurat setempat, tapi beberapa minggu kemudian dicabut.
- Apa yang diperbolehkan? Keadaan darurat memberi kewenangan ke gubernur di daerah yang terkena dampak, untuk menyerukan pembatasan pergerakan dan perdagangan. Gubernur bisa meminta warganya untuk tetap di rumah, membatasi kegiatan yang tidak mendesak dan bekerja dari rumah. Cara ini terbukti sukses di Tokyo.
- Poin Utamanya. Hal ini juga membuat gubernur punya kewenangan untuk meminta penutupan tempat umum seperti tempat hiburan atau pusat perbelanjaan. Transportasi umum diperkirakan akan terus berjalan meski lebih terbatas. Toko-toko dan beberapa tempat usaha mungkin tetap buka. Namun kekuatan penegakannya tidak dilandasi hukum formal, sehingga tidak ada hukuman bagi yang melanggar aturan. Jepang akan bergantung pada kesadaran masyarakatnya, baik dari imbauan sesama warga atau inisiatif untuk menghormati aturan. Kekuasaan terkuat yang diberikan ke gubernur adalah dibolehkan mengambil bangunan atau tanah untuk tujuan medis. Ini bisa berarti mengharuskan pemilik tanah untuk menyerahkan propertinya agar bisa dibangun fasilitas medis sementara, atau beberapa tempat usaha untuk memberi ruang bagi perawatan pasien.
4. Bagaimana reaksi masyarakat? Meski
kebijakan ini tidak memiliki landasan hukum yang kuat, Jepang berharap
setidaknya sebagian besar individu dan tempat usaha akan patuh. Banyak orang
telah mematuhi perintah untuk bekerja dari rumah, terlihat dari sepinya sistem
transportasi Tokyo dalam beberapa pekan terakhir yang biasanya terlihat ramai.
Permintaan dari Gubernur Tokyo agar orang-orang tetap di rumah pada akhir pekan
juga membuat jalanan jauh lebih sepi, bahkan di hari-hari terakhir musim bunga
sakura yang cerah.
Sistem hukum di Jepang dipengaruhi ekses masa perang yang membatasi kekuasaan
pemerintah atas warganya. Yasutoshi Nishimura, menteri yang bertanggung jawab
atas hukum yang menerapkan keadaan darurat mengatakan, warga akan diminta bukan
diperintahkan. “Sistem hukum kami dibentuk sehingga orang-orang secara
keseluruhan bersatu dan berbagi beban untuk mencegah penyebaran infeksi,”
katanya di parlemen pada Senin (6/4/2020), merujuk pada perbandingan daripada
diperintahkan. Kabar baiknya, ada pertanda publik akan mematuhi aturan, dengan
jajak pendapat yang diterbitkan TV swasta TBS pada Senin (6/4/2020) menunjukkan
80 persen responden mendukung deklarasi darurat nasional.
5. Bagaimana akan dideklarasikan? Kebijakan darurat nasional berasal dari revisi Undang-undang 2012 yang dimaksudkan untuk memperlambat penyebaran Covid-19. Deklarasi hanya bisa dibuat jika kondisi tertentu terpenuhi, termasuk virus yang menyebar cepat dan berdampak signifikan pada kehidupan warga dan ekonomi. Untuk membuat keputusan tersebut Abe harus berkonsultasi dengan satuan tugas yang mencakup para ahli hukum dan profesional medis. Satgas ini telah dibentuk bulan lalu. poll
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Bukan Lockdown, Inilah Gambaran Lengkap Darurat Nasional di Jepang”,
