BADUNG, MENITINI.COM – Kabupaten Badung masih menghadapi kekurangan sekitar 6.000 tenaga kerja di lingkungan pemerintahan daerah. Dari kebutuhan ideal sebanyak 22.000 pegawai, jumlah tenaga yang tersedia saat ini baru mencapai sekitar 16.000 orang.
Persoalan tersebut menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Badung dalam rapat kerja bersama lima organisasi perangkat daerah (OPD), Rabu (11/11/2026), di Gedung DPRD Badung.
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, dengan melibatkan BKPSDM, DPMPTSP, Kesbangpol, Satpol PP, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Lanang Umbara menjelaskan, kekurangan pegawai tersebut terjadi hampir di seluruh sektor pelayanan publik. Mulai dari tenaga pendidik, staf administrasi sekolah, tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, hingga personel Satpol PP dan petugas pemadam kebakaran.
“Idealnya kita di Kabupaten Badung ini harus ditunjang oleh 20.000 lebih tenaga atau pegawai kita. Tapi yang existing sekarang baru ada 16.000. Eh mohon maaf, tadi 22.000 yang ideal. Jadi, kita masih kekurangan 6.000 tenaga kerja untuk di Kabupaten Badung,” ujarnya seusai rapat.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Komisi I DPRD Badung meminta Kepala BKPSDM segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh kewenangan dalam pengangkatan pegawai baru.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) sangat penting agar berbagai sektor pelayanan publik di Badung dapat berjalan optimal.
Selain persoalan tenaga kerja, rapat tersebut juga menyoroti keterbatasan sarana dan prasarana operasional, khususnya kendaraan dinas Satpol PP.