Wamenparekraf Yakin Transformasi Digital Jadi Katalisator Utama Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wabaparekraf) Angela Tanoesoedibjo.
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wabaparekraf) Angela Tanoesoedibjo. (Foto: Kemenparekraf)

JAKARTA,MENITINI.COM-Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wabaparekraf) Angela Tanoesoedibjo meyakini transformasi digital akan menjadi katalisator utama sumber pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Wamenparekraf Angela saat menjadi keynote speech dalam acara DataGovAI Websummit 2022 yang digelar secara daring, Selasa (29/11/2022) menjelaskan ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tumbuh 20 persen dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 menjadi 164 miliar dolar AS. Dan diprediksi akan mencapai 330 miliar dolar AS pada tahun 2030 dengan e-commerce sebagai pendorong utama.

Perkembangan ekonomi digital tanah air juga dapat dilihat dari total investasi di Indonesia pada platform digital yang merupakan terbesar di Asia Tenggara mencapai sekitar 38,7 persen.

“Karenanya transformasi digital diyakini akan menjadi katalisator utama sumber pertumbuhan perekonomian Indonesia,” ujar Wamenparekraf.

Dari sisi pariwisata maupun dari sisi ekonomi kreatif, digitalisasi mempunyai peran yang sangat penting. Tercatat dua pertiga dari pendapatan Global Travel and Tourism Market datang dari penjualan online. Dan ini diperkirakan akan mencapai 691 miliar dolar AS pada 2026.

BACA JUGA:  Presiden Jokowi Perintahkan Menteri Pertanian Cek Stok Beras Nasional

“Tren yang sama juga terjadi di Indonesia. Didorong faktor permintaan yang meningkat untuk digital tourism dari wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara,” kata Angela.

Begitu pula dengan ekonomi kreatif, di masa pandemi beberapa subsektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang terbilang baik. Karena mereka berada di dalam ekosistem digital. Seperti subsektor game, konten tv dan radio yang terdigitalisasi, serta aplikasi.

Sementara, para pelaku usaha di subsektor ekraf seperti kuliner, fesyen, dan kriya juga mampu bertahan di masa pandemi dengan cara go digital. Oleh karena itu, Kemenparekraf mendukung kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang memberikan pendampingan kepada UMKM termasuk UMKM ekonomi kreatif untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital.

BACA JUGA:  Aplikasi JALA, Mudahkan Petambak di Jembrana Pelihara Udang

“Dan kata terpenting di sini adalah pendampingan. Agar para pelaku UMKM tidak sekadar on board ke platform digital, namun juga mampu bersaing dan berkembang,” kata Angela.

Pada momentum KTT G20 Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya ekonomi digital sebagai kunci masa depan perekonomian dunia. Ekonomi digital menjadi pertahanan di masa pandemi dengan kontribusi 15,5 persen dari PDB global dan membuka peluang bagi masyarakat kecil, agar bisa menjadi bagian dari rantai pasok global.

Presiden menegaskan tiga hal yang menjadi fokus dalam pengembangan digital. Pertama kesetaraan akses digital. Kedua literasi digital. Ketiga lingkungan digital yang aman.

“Ketiga hal ini tentu harus bisa kita wujudkan bersama demi memastikan manfaat digital yang berkelanjutan serta inklusif untuk semua,” ujar Angela.

BACA JUGA:  Bali Leaders' Declaration Bukti Keberhasilan Presidensi G20 Indonesia

Apalagi banyak pelaku industri tanah air yang berusaha bersaing dengan asing di peta ekonomi digital Indonesia dan hal ini masih memerlukan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan.

“Karena jika kita yakin masa depan adalah digital, kita perlu memastikan bahwa pemain dalam negeri juga bisa mengambil peran yang signifikan, setidaknya di dalam negeri,” kata Wamenparekraf.

Pemerintah melihat peluang peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan juga kualitas pelayanan masyarakat dengan transformasi digital. Sudah dimulai dengan e-katalog serta e-contract yang merupakan cikal bakal pengadaan pemerintah yang lebih transparan dan mengutamakan produk buatan Indonesia.

Bahkan di dalam INPRES Nomot 2 Tahun 2022 Presiden Joko Widodo menginstruksikan bahwa APBN dan APBD tahun anggaran 2022 paling sedikit Rp400 triliun diperuntukkan bagi pembelian produk UMKM di dalam negeri.