Lebih lanjut, Puan berharap agar evaluasi PTM, khususnya di daerah-daerah yang sudah memberlakukan sekolah tatap muka 100 persen, memprioritaskan aspek kesehatan anak. Meski begitu, kebutuhan anak dari sisi kognitif juga diminta menjadi indikator pertimbangan. “Karena saya banyak menerima aduan dari guru-guru, bahwa dampak PJJ memang terasa sekali terhadap pendidikan anak. Apakah memungkinkan apabila pelaksanaan PTM menyesuaikan level PPKM daerah masing-masing,” ujarnya.
Untuk itu, pemerintah diharapkan melibatkan banyak stakeholder dalam melakukan evaluasi PTM. Politisi PDI-Perjuangan ini menilai, keterlibatan banyak pihak dapat membantu Pemerintah melihat berbagai kebutuhan dan kepentingan siswa. “Termasuk dengan melibatkan perwakilan orang tua dan guru. Jadi selain epidemiolog, kita harus meminta masukan dari pihak-pihak yang setiap harinya berinteraksi dengan anak,” katanya.
Di sisi lain, Puan juga meminta agar aspek kesehatan dijadikan sebagai indikator terdepan dalam pertimbangan evaluasi PTM. Ia menegaskan, keselamatan anak-anak harus menjadi yang utama. “Hasil evaluasi ini nantinya akan menjawab urgensi pelaksanaan PTM, terutama dalam kondisi peningkatan penyebaran Covid-19 di Indonesia,” tutur mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.
